Perppu Ciptaker

Sejumlah kalangan masyarakat berencana untuk menggugat lahirnya Perppu Ciptaker lantaran dinilai telah melanggar konstitusi. Meskipun, Presiden Joko Widodo memiliki hak subjektivitas untuk menerbitkan Perppu.

Politisi kawakan Rizal Ramli enggan menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, yang menyebutnya makin ngawur.

Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo dinilai sebagian kalangan masyarakat merupakan pembangkangan terhadap konstitusi. Meskipun Presiden Jokowi memiliki kewenangan untuk melahirkan Perppu, namun seharusnya parlemen melakukan objektivitas sebagai bentuk check and balances.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie angkat bicara mengenai terbitnya Perppu Ciptaker oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, terbitnya Perppu tersebut telah melanggar prinsip negara hukum yang dicari-carikan alasannya.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2022 tentang Perubahan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai sebagai satu kebijakan yang menggambarkan tentang wajah sebenarnya negara Indonesia.

Sejumlah pimpinan buruh diundang untuk menyatakan sikap menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang diterbitkan untuk memuluskan UU Cipta Kerja.

Kepantasan dan kelayakan dikeluarkannya Perppu No 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dipertanyakan banyak pihak. Salah satunya oleh mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW).

Partai Demokrat menilai keputusan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) telah mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Ciptaker yang antara lain dinyatakan cacat formil.