pileg 2024

Partai Demokrat dan Partai Gerindra menggelar Silaturahmi Kebangsaan di Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (20/7/2023). Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menjelaskan, pertemuan ini tidak terbatas membahas Pemilu 2024, tetapi juga berbagai isu-isu kebangsaan dan kerakyatan hingga isu yang ada di parlemen.

Kebebasan bersuara itu adalah oksigen dari demokrasi. Begitu hal tersebut dibungkam dan ditiadakan, maka dengan sendirinya demokrasi akan punah. Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak generasi muda untuk tidak takut bicara.

Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno menargetkan kebangkitan suara PPP dari Jawa Timur.

Pertemuan antara Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dinilai sebagai simbol pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung damai.

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Sidoarjo mencapai 1.468.302 orang. Dari data DPSHP tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo menemukan 1.847 daftar pemilih misterius atau pemilih yang tidak jelas.

Lumbung suara kelompok Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur mengarah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengalahi peraup suara terbanyak pada Pemilu 2019.

Beberapa hasil survei terbaru nama Prabowo Subianto menjadi bakal Calon Presiden (Capres) pilihan utama bagi kaum nahdliyin. Mengingat, jumlah nahdliyin sangat besar dan merupakan mayoritas di negeri ini.

Sumbangan dana kampanye calon anggota legislatif (Caleg) berpotensi bersumber dari kelompok oligarki.

Hasil survei dan poling elektabilitas calon presiden meningkat atau menurun tidak bisa dijadikan rujukan yang akan menentukan di Pilpres 2024 mendatang.

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak punya kewenangan membuat UU. Oleh karena itu, MK tidak berhak memutuskan Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.

Sistem pemilu terbuka sudah dilaksanakan sejak tahun 2008, dan berlangsung efektif untuk demokrasi di Indonesia. Namun, jika diubah kembali ke sistem tertutup, maka, akan ada ratusan ribu calon anggota legislatif yang bakal kehilangan hak konstitusionalnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah sistem pemilihan legislatif (Pileg) terbuka menjadi tertutup berdampak pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Sejarah pemilihan legislatif (Pileg) diulas kembali oleh pengamat politik Ray Rangkuti. Sebab bocorannya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, melalui putusan uji materiil Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi unggahan Pakar Hukum Tatanegara, Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter, terkait pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung (MA).

Hilangnya kewajiban atau syarat melaporkan harta kekayaan di awal pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) dalam Peraturan KPU (PKPU) mengikis sisi transparansi. Akibatnya justru masyarakat yang merugi saat memberikan hak suaranya pada Pileg 2024 nanti.