#PPKM Darurat

Usai diberlakukannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat sejak 3 Juli 2021, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meninjau sejumlah titik pemantauan, utamanya terkait pelaksanaan vaksinasi yang harus terus digencarkan, dan proses isolasi mandiri (isoman) warga terjangkit.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat layak disambut baik dengan rasa syukur, meskipun kebijakan ini sudah sangat terlambat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama tim gabungan dari TNI-Polri bakal menggelar operasi protokol kesehatan (Prokes) pada malam ini, Sabtu (3/7). 

Korps Lalu Lintas Polri telah mempersiapkan 407 titik pembatasan penyekatan mobilitas maupun titik pembatasan pengendalian mobilitas yang terbentang di pulau Jawa dan Bali selama PPKM Darurat diterapkan 3-20 Juli 2021.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melanjutkan Operasi Aman Nusa II Penanganan Covid-19 untuk mengawal PPKM Darurat Jawa-Bali agar efektif.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan di berlakukan, hal itu membuat seluruh kawasan Wisata di Kabupaten Probolinggo akan ditutup. Salah satunya Kawasan wisata Gunung Bromo dan pendakian Gunung Semeru akan ditutup dari wisatawan seiring pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Pulau Jawa dan Bali.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) siap menjalankan kebijakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang akan dimulai tanggal 3-20 Juli mendatang.

Langkah pemerintah yang tidak melakukan penutupan pintu-pintu masuk Indonesia saat penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menuai kritik dari masyarakat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali memastikan belum mengetahui secara pasti aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis (PPKM) Mikro Darurat Jawa-Bali yang akan berlangsung selama dua minggu mulai tanggal 3 - 20 Juli mendatang.

Keberhasilan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 44 kabupaten/kota dan 6 provinsi di Jawa dan Bali tidak hanya membuat sebaran Covid-19 melandai. Tapi juga bisa mendatangkan keuntungan tertentu bagi para politisi.

Dalam PPKM darurat yang akan diberlakukan pemerintah dua pekan mulai 3 - 20 Juli 2021, tercatat ketentuan soal penyelenggaraan hajatan seperti pernikahan. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan angka penularan Covid-19 yang akhir-akhir ini terjadi lonjakan kasus diberbagai daerah.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat resmi diumumkan Presiden Joko Widodo pada siang ini, Kamis (1/7).

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat adalah upaya baru untuk menekan lonjakan kasus Covid-19, dan sudah resmi diputuskan Presiden Joko Widodo untuk segera diterapkan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku belum mendengar apalagi menerima edaran adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang akan berlangsung selama 14 hari terhitung mulai 3 hingga 21 Juli 2021 mendatang.

Pemerintah tengah memfinalisasi rumusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang akan diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali. Eksekusi kebijakan itu diserahkan sepenuhnya oleh Presiden Joko Widodo kepada Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto.