Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) telah melaporkan Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) ke Polda Metro Jaya atas dugaa kolusi dan nepotisme bisnis PCR.
prodem
Tindak Lanjuti Laporan Iwan Sumule, Polda Metro Jaya Panggil Senator ProDEM
Polda Metro Jaya terus melakukan pengembangan atas laporan yang diajukan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/5734/XI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 22 November 2021.
Iwan Sumule dan Rombongan Serahkan Bukti Bisnis PCR Luhut dan Erick ke Polda Metro
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule menjalani klarifikasi atas pelaporan terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir terkait dugaan KKN di bisnis PCR di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Prodem Laporkan Luhut Soal PCR, Arsul Sani: Saya Kira Pak Luhut Tidak Keberatan untuk Diselidiki
Menteri Koordiator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan oleh jaringan aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) ke Polda Metro Jaya lantaran buntut bisnis PCR.
Ketua Majelis ProDEM Sebut Menteri Berbisnis PCR Bisa Dipenjara 12 Tahun
Laporan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir ke Polda Metro Jaya terkait dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) memasuki babak baru.
Laporan ProDem Diterima Polda Metro Jaya, Luhut Disangkakan dengan Pasal KKN
Laporan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.
Hari Ini, ProDEM Kembali Laporakan Luhut dan Erick ke Polda
Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) akan kembali mendatangi Polda Metro Jaya pada siang ini, Selasa (16/11). Mereka datang untuk melanjutkan niatan yang tertunda pada Senin kemarin (15/11).
ProDEM Laporkan Dugaan KKN Luhut Pandjaitan dan Erick Thohir ke Polda Metro Jaya
Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) akan bertandang ke Polda Metro Jaya pada Siang ini, (Senin (15/11). Tujuannya adalah melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir terkait keterlibatan dalam bisnis PCR.
ProDEM Desak Luhut Ditangkap dan Diadili, Ini Alasannya
Klarifikasi pihak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tentang keterlibatan dalam bisnis PCR dalam PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) seolah menegaskan bahwa tidak ada kerugian negara dalam kasus ini, sehingga tidak bisa dijerat dengan UU 20/2001 tentang Tipikor.
ProDEM Sebut Klaim Luhut Aneh, Kalau Beli Saham Tapi Tidak Ambil Untung Mending Bikin Yayasan Sosial
Klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku tidak pernah mengambil untung dalam bisnis tes PCR dinilai aneh
Prodem Rapatkan Barisan Lawan Cukong Tanah Sentul City
Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) akan terus berjuang bersama masyarakat Desa Cijayanti dan Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat untuk mengembalikan hak tanah yang diduga diserobot PT Sentul City.
Geruduk Gedung Sate, Ketua Majelis ProDEM Menduga Ridwan Kamil Sekongkol Dengan Sentul City
Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) mendatangi kantor Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat siang (17/9) sekitar pukul 10.00 WIB.
ProDEM: Hebat-hebat Pejabat Kita, Bisa Buat Ekonomi Keluarga Meningkat Saat Pandemi
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat mengalami lonjakan harta saat pandemi. Termasuk Presiden Joko Widodo.
ProDEM: Penyebar Hoax Rp 2 T Dibawa ke Rumah Sakit Jiwa, Kalau Rp 11 Ribu T?
Pemeriksaan intensif dilakukan Polda Sumatera Selatan kepada anak bungsu Akidi Tio, Heryanti, yang sempat membuat heboh publik dengan sesumbar sumbangan Rp 2 triliun.
ProDEM Desak DPR Gunakan Hak Interpelasi Atas Amburadulnya Penanganan Covid-19
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang kembali diperpanjang hingga 9 Agustus 2021 mengindikasikan tidak terukurnya penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah.