proporsional tertutup

Gelombang penolakan wacana pemberlakukan sistem pemilu proporsional tertutup juga disoroti oleh politisi muda partai, salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Perdebatan tentang sistem proporsional tertutup disikapi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Munculnya perdebatan sistem pemilu saat ini sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung unsur sistem demokrasi di Indonesia, seharusnya mampu memahami bahwa sistem proporsional terbuka jauh lebih demokratis dibandingkan tertutup.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi bagian dari delapan fraksi di DPR RI yang menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau (UNRI), Dr. Mexasai Indra, menegaskan bahwa menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, Partai Politik adalah Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

Sistem proporsional terbuka dalam pemilihan calon legislatif lebih menghadirkan semangat individualis, akibat praktek pasar bebas yang terjadi. Ketimbang menghadirkan iklim musyawarah dalam menghadirkan wakil-wakil rakyat yang mumpuni sebagaimana dalam sila ke IV Pancasila.

Diskursus sistem proporsional tertutup yang dimunculkan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari untuk Pemilu 2024 menabrak kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu.

Sistem proporsional tertutup yang diwacanakan KPU RI untuk Pemilu 2024 dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi.