proporsional tertutup

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan uji materi sistem pemilu proporsional tertutup. Dengan demikian, pemilihan umum dipastikan tetap menggunakan sistem terbuka pada pemilu 2024.

Pemilu 2024 terancam tertunda, apabila Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem Pemilihan Legislatif (Pileg) menggunakan proporsional tertutup.

Wacana mengubah sistem proporsional terbuka kembali menjadi tertutup dinilai akan mengancam demokrasi di Indonesia. Bahkan dengan proporsional tertutup, hak rakyat menentukan pilihan terhadap para legislator terbaik akan terampas, karena sistem tak mewakili kepentingan masyarakat banyak.

Bila Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem pemilihan legislatif (Pileg) menjadi proporsional tertutup, diprediksi memicu persoalan, hingga marak gugatan.

Fraksi Partai Nasdem DPR RI mendesak Presiden Joko Widodo untuk merespons suara penolakan delapan fraksi terhadap sistem pemilu proporsional tertutup yang hingga kini masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Isu perubahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup ditanggapi serius oleh Fraksi Nasdem DPR RI. Apalagi, isu tersebut muncul seiring proses gugatan yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tahapan Pemilu 2024 hampir setengah jalan. Jika tiba-tiba Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah sistem menjadi proporsional tertutup, diperkirakan mengganggu proses dan tahapan yang saat ini menggunakan sistem terbuka.

Dugaan kebocoran informasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu bakal diselidiki oleh pihak kepolisian. Kalau ditemukan peristiwa pidana, Polri akan langsung mengambil tindakan.

Sistem pemilihan umum yang saat ini masih digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejatinya tidak sulit diterapkan pada Pemilu 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) belum memberi keputusan untuk gugatan sistem pemilu proporsional tertutup. Begitu tegas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi isu yang beredar di masyarakat sejak Minggu (28/5).

Mahkamah Konstitusi (MK) diingatkan tidak asal dalam memutuskan perubahan sistem proporsional terbuka menjadi proposional tertutup pada Pemilu 2024 mendatang. Perubahan sistem tersebut seharusnya melibatkan rakyat.

Delapan fraksi partai politik serempak menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Wacana penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 dinilai tidak logis dan dapat membahayakan demokrasi. Terutama karena usulan sistem proporsional tertutup ini baru digaungkan satu tahun sebelum pelaksanaan Pemilu 2024.

PDI Perjuangan dianggap menjadi partai politik yang paling siap menghadapi Pemilu 2024. Itulah yang kemudian membuat partai besutan Megawati Soekarnoputri itu berani mendorong sistem proporsional tertutup kembali dilakukan pada agenda politik lima tahunan nanti.