RKUHP

Advokat merupakan bagian mata rantai dalam penegakan hukum serta keadilan sebagaimana amanat UU 18/2003 tentang Advokat. Karena itu, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) memiliki tanggung jawab besar dalam penegakan hukum dan perwujudan keadilan.

Draf RUU KUHP dipastikan tidak memuat pasal-pasal yang akan mengkriminalisasi insan pers.

Rancangan Kitab UU Hukum Pidana (RKUHP) perlu untuk segera disahkan. Namun demikian, RKUHP masih harus dibuka kembali ruang bagi publik untuk memberikan masukan dalam pembahasan beleid yang akan menjadi panduan hukum pidana di Indonesia itu.

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Sapto Prabowo sepakat bahwa RUHP segera disahkan. Meski demikian ia meminta ada ruang diskusi bersama elemen masyarakat. Sebab pembahasan RKUHP sudah pada kesepakatan pembahasan tingkat I di DPR yang waktunya pun sudah cukup lama.

Logika hukum dalam RKUHP, terutama terkait pasal pemidanaan bagi “penghina” pejabat publik, mulai dari presiden, wakil presiden hingga bupati dan anggota DPR dinilai ngaco dan harus ditolak.

Rancangan undang undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang draf finalnya telah diserahkan kepada DPR RI, telah menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Pasalnya, di dalam R-KUHP tersebut terdapat pasal yang dianggap membungkam demokrasi di Indonesia.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengaku heran jika DPR dianggap tidak partisipatif saat menyusun Rancangan Kitab Hukum Pidana (RKUHP).

Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir ikut mengecam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang banyak menuai kontroversi.

Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR pada Selasa kemarin menunjukkan bahwa ada sejumlah masalah yang terkandung dalam  Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang tengah dibahas para anggota dewan yang terhormat.

Meski mendapat penolakan, dalam waktu dekat pemerintah akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).