Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah disahkan menjadi UU oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna pada (6/12) sebaiknya dicabut dan dibatalkan.
rkuhp
Intervensi AS terhadap RKUHP, Kemenlu RI Harus Protes
Implementasi RKUHP yang telah disetujui sebagai undang-undang diyakini tidak akan merugikan masyarakat dan justru memastikan hak-hak publik terjamin.
RKUHP Resmi Disahkan, Istana: Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana Indonesia
Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-undang (UU) pada Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, Selasa kemarin (6/12) disambut baik pihak Kantor Staf Presiden (KSP) .
RKUHP Resmi jadi UU, DPR Minta Tak Perlu Ada Demonstrasi
DPR RI telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang Undang (UU) dalam rapat paripurna Selasa (6/12).
RKUHP Disahkan Hari Ini, DPR Akan Dikepung Masyarakat Sipil hingga Mahasiswa
Rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini Selasa (6/12) terus ditolak berbagai kalangan masyarakat.
Fraksi PKS Ngotot Melawan Pasal Penghinaan Presiden RKUHP
Fraksi PKS DPR memberikan catatan tegas dalam persetujuan RKUHP yang baru, terutama tentang pencabutan pasal penghinaan terhadap presiden, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara.
Dewan Pers Minta Pengesahan RKUHP Ditunda
Dewan Pers terus berjuang agar pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa ditunda oleh pemerintah.
Indonesia Perlu Waktu 150 Tahun Lagi Sahkan RKUHP, Ini Dua Faktornya
Pengesahan rancangan undang undang kitab undang undang hukum pidana (RKUHP) di DPR RI diperkirakan butuh waktu 150 tahun lagi.
Dewan Pers Mau Kirim Surat ke Presiden Jokowi Terkait Kebebasan Pers di RKUHP
Muncul sejumlah desakan agar Dewan Pers selaku perwakilan insan pers bersurat kepada Presiden Joko Widodo secara langsung untuk menyampaikan secara langsung poin-poin penting dalam RUU KUHP. Salah satu yang perlu diformulasikan ulang adalah terkait kebebasan pers.
DPR Setuju Mengubah Rumusan Pasal Delik Penghinaan jadi Delik Fitnah di RKUHP
Aliansi Reformasi KUHP mengenai penyempurnaan terhadap rumusan-rumusan pasal pidana yang berpotensi menjadi pasal karet di dalam RKUHP disambut baik.
Pasal tentang Rekayasa Kasus Diusulkan Masuk RKUHP
Pasal tentang rekayasa kasus diusulkan untuk dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP). Usulan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan.
PPP Ajukan Pasal Baru Tindak Pidana Rekayasa Kasus dalam RKUHP
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM membahas penyempurnaan RKUHP hasil sosialisasi pemerintah di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (9/11).
AAI Dorong DPR Segera Sahkan RKUHAP dan RKUHP
Advokat merupakan bagian mata rantai dalam penegakan hukum serta keadilan sebagaimana amanat UU 18/2003 tentang Advokat. Karena itu, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) memiliki tanggung jawab besar dalam penegakan hukum dan perwujudan keadilan.
AAI Dorong DPR Segera Sahkan RKUHAP dan RKUHP
Advokat merupakan bagian mata rantai dalam penegakan hukum serta keadilan sebagaimana amanat UU 18/2003 tentang Advokat. Karena itu, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) memiliki tanggung jawab besar dalam penegakan hukum dan perwujudan keadilan.
Tim Perumus Pastikan RUU KUHP Tidak Memuat Pasal Kriminalisasi Insan Pers
Draf RUU KUHP dipastikan tidak memuat pasal-pasal yang akan mengkriminalisasi insan pers.