Rocky Gerung

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi bahan olokan warganet dengan memplesetkan sebagai partai salah input.

Presiden Joko Widodo dituntut menjawab temuan baru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), soal 36,67 persen dana Proyek Strategis Nasional (PSN) mengalir ke Aparatur Sipil Negara (ASN) dan partai politik (parpol). 

Kecaman pelarangan diskusi publik Rocky Gerung oleh Universitas Lampung (Unila) dan Institut Teknologi Sumatera (Itera) terus bergulir. Selain LBH Bandar Lampung, Kelompok Studi Kader (Klasika) Lampung melontarkan kecaman serupa. 

Upaya penghalang-halangan diskusi publik yang sejatinya digelar di Universitas Lampung (Unila) dinilai melanggar konstitusi. 

Pertanyaan penyidik Bareskrim Polri kepada pengamat politik, Rocky Gerung lebih banyak bersifat akademis. Titik tekannya pada kapasitas Rocky dalam mengkritik dua kebijakan pemerintah, yaitu soal Ibukota Nusantara (IKN) dan Omnimbus Law UU Cipta Kerja.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menilai PDI Perjuangan sebagai partai politik yang merusak demokrasi di Indonesia karena merestui aksi persekusi untuk melawan perbedaan pendapat.

Tindakan persekusi terhadap pengamat politik Rocky Gerung sebaiknya dihentikan. Karena selain Rocky telah taat hukum, persekusi justru dikhawatirkan menimbulkan pembalasan dari kubu yang disakiti.

Setidaknya ada 40 pertanyaan yang diberikan tim penyidik Bareskrim Polri kepada pengamat politik Rocky Gerung saat melakukan pemeriksaan pada Rabu petang (6/9). Seluruh pertanyaan yang diajukan masih berkisar hal-hal umum terkait laporan dugaan ujaran kebencian dan penghinaan kepada kepala negara. 

KESAKTIAN Rocky Gerung sirna, setelah dipanggil Mabes Polri, Senin (4/9). Orang menduga ia sakti, karena sebulan dipolisikan, belum diproses. Tapi ia fenomenal. Ada 25 laporan polisi: Dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Jumlah laporan itu rekor Indonesia.

Massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Sampang (GPS) berunjuk rasa protes terhadap ucapan Rocky Gerung yang menghina dan merendahkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Kritikan tajam, kontroversial, dan penuh satire yang kerap disampaikan pengamat politik Rocky Gerung merupakan bunga demokrasi dalam dialektika ruang publik.

Pelaporan sejumlah relawan Presiden Joko Widodo terhadap pengamat politik Rocky Gerung (RG) ke polisi, dipandang sebagai wujud karakter asli pemerintahan negara saat ini.

Berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mojokerto (AMM) melakukan aksi unjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Mojokerto. 

Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diminta untuk dilakukan revisi. Tuntutan ini muncul imbas dari pelaporan Rocky Gerung ke polisi.