Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengkaji kembali masuknya bahasa daerah dalam Rancangan Undang Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sebagai muatan wajib dalam kurikulum dan frasa ‘Gaji Guru’ di luar alokasi anggaran minimal 20 persen APBN dan APBD sektor pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
RUU Sisdiknas
RUU Sisdiknas Hilangkan Tunjangan Profesi, AGSI: Jangan Mempersulit Guru!
Hilangnya pasal tentang Tunjangan Profesi Guru (TGP) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disorot Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI).
Agar Tidak Ditunggangi Oligarki, Mahasiswa dan Guru Diminta Kawal Pembahasan RUU Sisdiknas
Kalangan mahasiswa, guru dan dosen diminta ikut mengawal proses pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pengawalan pembahasan RUU Sisdiknas ini penting agar tidak ditunggangi kepentingan oligarki.
Agar Lebih Fokus Mengajar, Golkar Jatim Minta Serfikasi Guru Dan Dosen Masuk Dalam RUU Sisdiknas
Ketua DPD Golkar Jawa Timur Sarmuji berharap agar tunjangan sertifikasi guru dan dosen dimasukkan dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
PKB Jatim Minta RUU Sisdiknas Tak Ganggu Eksistensi Madrasah
Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) mendapat sorotan tajam.
Madrasah Dihapus di RUU Sisdiknas, MUI: Kasihan Negara Punya Menteri Seperti Nadiem
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti penyusunan draf Revisi Undang Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang didalamnya menghapuskan frasa madrasah.