UWP

Universitas Wijaya Putra (UWP) melakukan penandatanganan MoU dengan Universitas PGRI Palangkaraya dalam hal pengelolaan kampus serta proses pembelajaran. 

DPC Peradi Gresik dan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra (FH UWP) kembali menggelar Pendidikan Khusus  Profesi Advokat (PKPA) Angkatan ke II Tahun 2023 yang diselenggarakan sejak Sabtu, 30 September 2023 hingga Sabtu, 21 September 2023

Berlakunya Omnibus Law Cipta Kerja, baik di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun pada Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 mengubah paradigma terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia.

Sebanyak sepuluh orang Alumni Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra (FH UWP) telah disumpah sebagai advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya pada Rabu, 7 Juni 2023.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra (FH UWP) Surabaya, Arief Syahrul Alam, SH, M Hum resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum. Gelar Doktor tersebut diberikan setelah naskah akademik disertasinya diterima oleh 10 penguji dalam sidang terbuka yang digelar di Graha Widya Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Kamis (5/1).

Dies Natalis ke-29 tahun 2022 ini menjadi momentum yang spesial bagi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra (FH UWP). Pasalnya sejumlah capaian prestasi telah berhasil dicapainya sepanjang tahun 2022.

Sejak Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di bawah pimpinan Menteri Nadiem Makarim pada awal Tahun 2020, Universitas Wijaya Putra (UWP) sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia telah berkomitmen untuk menyukseskan program tersebut.

Universitas Wijaya Putra (UWP) dan KONI Jatim melakukan penandatanganan kerjasama dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi akademik atlet ju-jitsu berprestasi dan kualitas olahraga prestasi di Jawa Timur.

Rektor Universitas Wijaya Putra (UWP) Surabaya, Dr. Budi Endarto, SH, M.Hum meresmikan spot foto Kampoeng Semanggi, Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo, Minggu malam (31/7). Persemian tersebut sekaligus menandai berakhirnya kegiatan KKN UWP Surabaya tahun 2022

Undang Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, seharusnya menggunakan referensi paling mutakhir. 

Ibu Kota Negara (IKN) sudah seharusnya dipindah. Keputusan pemerintah mempercepat proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dinilai sudah tepat.