Pengamat ekonomi dan politik dari Nusantara Centre, Yudhie Haryono mengatakan, sejumlah strategi pemerintahan Jokowi yang kini bersama Wapres Maruf Amin tak beda jauh saat bersama dengan Wapres Jusuf Kalla di 2014-2019 lalu.
- Surabaya Printing Expo Resmi Dibuka, Peluang Pengusaha Grafika untuk Berinovasi
- Amankan Suplai Bahan Baku Pupuk, Petrokimia Gresik Gandeng Negara Timur Tengah Hingga Afrika Utara
- Peluncuran Layanan BTN Prospera Menjadi Solusi Bagi Nasabah
Dengan cara konvensional tersebut, target negara yang memiliki permasalahan kompleks akan sulit terpenuhi.
"Setahu saya ini akan sulit bahkan tidak akan pernah berhasil," sambungnya.
Pemerintahan Indonesia ke depan harus mulai mempertimbangkan sumber-sumber pendanaan APBN non-konvensional yang memiliki potensi besar dan belum pernah tersentuh.
Kekuatan pendanaan baru tersebut, dikatakan Yudhie, bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mendasar kebangsaan yang selama ini masih belum mampu terpenuhi pendanaannya, seperti sektor pendidikan, budaya hingga pengembangan infrastruktur di sektor tambang.
"Kenapa enggak, misalnya pemerintah mulai memikirkan opsi pajak super progresif untuk kepemilikan mobil, barang mewah hingga aset usaha seperti gedung perkantoran, pabrik dan sebagainya," cetusnya.
"Masa iya konglomerat yang hanya punya satu gedung dan sepuluh gedung bayarnya sama? Punya rumah mewah satu dan sepuluh bayarnya sama? Maka jangan protes kalau di perkotaan terjadi macet karena orang kaya sangat mudah untuk beli mobil," tandasnya.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Diluncurkan di 48 Negara, Aplikasi Pembunuh UMKM Asal China ini Mulai Menembus Indonesia
- Bank BJB Perkuat Sinergi dengan Kemhan Melalui Penandatangan Nota Kesepahaman Mengenai Jasa Produk Keuangan
- Perkuat Bisnis dan Ekosistem, bank bjb Jalin Bersinergi Dengan Bank Bengkulu
