Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan anggaran cukup fantastis untuk menangani wabah virus corona (Covid-19). Total anggaran yang disiapkan senilai Rp 2,384 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Bantu Penanganan Korban Laka Lantas Tol Sumo, Eri Cahyadi: Terima Kasih Wali Kota Mojokerto
- Pemkot Surabaya Sinergi bersama 46 Hotel Dukung Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat
- Anas Karno Sebut Ada 30 Ribu UMKM Mamin Belum Tersertifkasi Halal, Pemkot Diminta Lakukan Langkah Strategis
"Yang kita alokasikan itu sekitar 6,79 persen dari total nilai APBD Provinsi Jawa Timur," kata Khofifah dalam jumpa pers di Gedung Negara Grahadi, Jum'at, (3/4).
Khofifah menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk penanganan promotif, preventif, kuratif, tracing serta dampak sosial ekonomi yang disebabkan pandemi wabah ini.
Khofifah juga berharap, para kepada daerah di Jawa Timur mengalokasikan anggaran dengan asumsi besaran 6 hingga 7 persen dari APBD. Jika itu dilakukan, Khofifah optimistis penanganan virus corona di Jatim berjalan mulus.
"Jika diikuti bupati/walikota dengan menyiapkan anggaran sebesar 6-7 persen, apakah itu kuratif, promotif, preventif, tracing dan dampak sosial ekonomi, saya yakin akan mendapatkan bantalan yang kuat bagi penanganan Covid-19 di Jatim," katanya.
Khofifah menyadari, untuk menangani dampak sosial ekonomi sangat membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sehingga perlu gotong royong antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota.
Khofifah lantas mencontohkan warga terdampak di perdesaan. Jumlahnya sekitar 4,73 juta keluarga di perdesaan yang terdampak sosial ekonomi. Dari jumlah tersebut, hanya 3,73 juta keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan telah diintervensi pemerintah pusat melalui program Bantuan Pangan Non-Tunai maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
“Artinya, ada sekirat 1 juta keluarga di luar DTKS yang belum terintervensi bantuan dari pemerintah pusat. Inilah nanti yang akan kami berikan bantuan,” jelas Khofifah
Sementera untuk wilayah perkotaan, lanjut Khofifah, ada sekitar 3,8 juta keluarga yang terdampak. Dari jumlah tersebut, baru 1 juta kelurga yang sudah ter cover DTKS. Sisanya, sekitar 2,8 juta keluarga yang belum menerima bantuan.
“Pemprov Jatim akan memberikan bantuan kepada keluarga di luar DTKS, nantinya juga akan menambahkan bantuan bagi keluarga yang telah tercantum DTKS ini,” demikian Khofifah.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dua Pekan Terakhir Kasus Omicron di Surabaya Menurun
- Malam Pertama Dirumah Dinas Wali Kota Probolinggo
- Gegara Jualan Sabu, Tukang Parkir Dilaporkan Tetangga Sendiri
