Kebijakan efisiensi telah digelorakan mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Salah satunya dengan dimunculkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Beberapa poin penting dalam kebijakan yang menjadi sorotan yaitu efisiensi perjalanan dinas, belanja publikasi, alat tulis kantor, belanja modal, dan lainnya.
Dengan adanya Inpres tersebut, tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi instansi pemerintah, termasuk humas pemerintah.
Sebagai contoh lembaga humas pemerintah yang terdampak kebijakan efisiensi yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Kementerian ini mengalami penyesuaian anggaran hingga 49,57 persen atau sekitar Rp3,84 triliun dari pagu awal sebesar Rp7,73 triliun.
Dari berbagai alokasi anggaran yang mengalami penghematan, program komunikasi publik menjadi salah satu yang terdampak dengan pengurangan anggaran mencapai Rp80,96 miliar dari total anggaran Rp230,88 miliar. Dengan demikian, sisa anggaran program ini hanya Rp149,91 miliar.
Jika dilihat kondisi demikian beberapa tantangan tentunya akan dialami. Pertama, humas pemerintah harus lebih kreatif dalam mengoptimalkan anggaran publikasi, seperti menggunakan media sosial, platforn digital, dan owned media yang dimiliki instansi humas pemerintah.
Kreativitas ini dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Meski demikian, humas pemerintah harus tetap menjaga kualitas dan efektifitas komunikasi. Sebab, humas pemerintah harus mengembangkan pesan yang efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi kepada publik.
Jika humas pemerintah telah mengembangkan media sosial, owned media baik melalui majalah ataupun website instansi, akan sangat bermanfaat dalam menyampaikan informasi kepada publik. Hal ini dapat mewujudkan efisiensi dalam anggaran.
Di era digital dengan kebijakan efisiensi seperti saat ini, pengembangan teknologi digital bagi humas pemerintah juga dapat dilakukan.
Humas pemerintah dapat menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan strategi komunikasi yang efektif. Selain itu juga dapat mengembangkan aplikasi dan platform untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Kedua, terdapat pengurangan biaya perjalanan dinas. Humas pemerintah harus lebih selektif dalam mengatur perjalanan dinas, seperti menggunakan teknologi konferensi online untuk mengurangi biaya perjalanan. Atau bisa juga mengurangi jumlah petugas yang dberangkatkan untuk perjalanan dinas ke luar.
Ketiga, menggunakan alat tulis kantor secara efisien. Humas pemerintah harus lebih bijak dalam menggunakan alat tulis kantor, seperti menggunakan kertas yang dapat digunakan kembali dan mengurangi penggunaan alat tulis yang tidak perlu.
Keempat, mengoptimalkan belanja modal. Humas pemerintah harus lebih teliti dalam mengoptimalkan belanja modal, seperti menggunakan teknologi yang lebih efisien dan mengurangi biaya operasional. Tentunya dalam mengoptimalkan belanja modal dengan tetap menjaga kualitas dan efektifitas penggunaan.
Melihat tantangan yang ada saat ini, humas pemerintah dapat melakukan beberapa strategi. Salah satunya yaitu humas pemerintah harus lebih kreatif dalam mengembangkan strategi komunikasi efisien dan efektif, humas pemerintah harus dapat memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan anggaran dan meningkatkan efisiensi.
Selain itu, humas pemerintah dapat mengembangkan kerja sama dengan stakeholder lainnya untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi.
Humas pemerintah dapat menggunakan data dan analisis untuk memantau dan mengevaluasi efektifitas strategi komunikasi.
Menghadapi kebijakan efisiensi, humas pemerintah juga perlu memiliki strategi dalam pengelolaan anggaran. Diantaranya mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, mengurangi biaya operasional dengan penggunaan sumber daya yang ada.
Humas pemerintah juga diharapkan dapat mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi untuk memantau dan mengevaluasi efektifitas penggunaan anggaran.
Strategi pengembangan kapasitas sumber daya manusia humas pemerintah juga diperlukan untuk mengembangkan strategi komunikasi yang efektif. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan kerja sama dengan ahli untuk meningkatkan kemampuan staf.
Humas pemerintah memiliki kemampuan untuk berjejaring, maka dari itu menjalin kerja sama dengan stakeholder akan semakin mempermudah kinerja di era efisiensi saat ini.
Dalam menghadapi kebijakan efisiensi, humas pemerintah harus siap untuk menghadapi tantangan, tetap mengutamakan program komunikasi publik, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi.
Dengan demikian, humas pemerintah dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. [adv] 
*I Gede Alfian Septamiarsa, S.Sos, M.I.Kom, Pranata Humas Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Timur.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
