. DPD Partai Demokrat Jawa Timur mendukung diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah di Jatim yang menjadi zona merah penyebaran Covid-19. Bahkan, Pemprov Jatim dinilai bisa melakukan intervensi di Surabaya, agar PSSB segera diusulkan kepada pemerintah pusat.
- Vaksin Merah Putih Suci dan Halal, MUI Jatim Ingatkan Standar Operasional di Masyarakat
- Kapolres Magetan Cek Akhir Pasukan Pengamanan Pilkada Serentak dan Akhir Tahun 2024.
- Harga Minyak Goreng Melambung, Forkopimda Jember Sidak Gudang Penyimpanan Toko Waralaba
"Sebenarnya, pemerintah provinsi bisa melakukan intervensi. Apalagi bagi daerah yang ternyata tak efektif mengurangi pencegahan corona," kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur Sri Subiati, Jumat (17/4).
Subiati mencontohkan Surabaya yang saban hari jumlah pasien positif covid-19 terus bertambah. "Ironisnya, banyak masyarakat yang belum mentaati upaya preventif penyebaran ini," kata Subiati.
"Kami melihat sejumlah warkop masih ramai. Mereka juga tak memakai masker sebagai bentuk upaya pencegahan. Pemrov bisa melakukan intervensi," katanya.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa terus berkoordinasi dengan jajaran Forkompimda. "Pemrov berkoordinasi dengan Forkompimda untuk menyikapi keperluan pembatasan yang lebih intensif lagi," kata Emil.
Pemrov Jatim saat ini tengah berupaya untuk menyiapkan semua kemungkinan, termasuk pelaksanaan PSBB. "Sehingga kalau PSBB diberlakukan di sebuah daerah, tidak ada kendala," katanya.
"Artinya, sembari menunggu PSBB diketok, kami berkoordinasi intensif dengan Forkompimda untuk mengintensifkan pembatasan. Tidak boleh lagi ada tempat untuk orang yang berkumpul," katanya.
Sebelumnya, jajaran Forkompimda juga telah berkeliling ke sejumlah cafe dan warung kopi untuk mengurangi penyebaran covid-19. "Artinya, sekalipun PSBB belum diberlakukan, pembatasan tetap berjalan," terangnya.
Emil menjelaskan bahwa Pemrov Jatim memang memungkinkan intervensi daerah untuk melakukan PSBB. Namun, Pemrov masih menunggu respon pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan lokal.
"Semua opsi mungkin. Namun, kami menilai yang paling efektif menerapkan PSBB tetap pemerintah setempat. Jadi, PSBB bukan sekadar status kertas namun implementasi di lapangan yang efektif," terangnya.
"Itulah sebabnya, kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian. Sejauh ini, yang baru mengajukan pemberlakuan PSBB adalah Kota Malang," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Di Bulan Ramadan, Warga Surabaya bisa Vaksin Booster di Puskesmas hingga Vaksin Corner Masjid
- Pastikan Daging Aman Konsumsi, Pemkab Banyuwangi Sidak Pasar dan Rumah Potong Hewan
- Surabaya Terbesar Keempat Realisasi NIB se-Indonesia
