Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menandatangani addendum (perubahan) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilkada Surabaya 2020.
- Khofifah-Emil Raih Kemenangan, Dokter Agung Mulyono Ajak Relawan Kawal Sampai Penghitungan KPU
- Pokja Grahadi Gelar Bincang Politik Pilgub Jatim 2024, Kapan dan Siapa Penantang Khofifah-Emil?
- 17 DPC Partai Demokrat di Jatim Akan Gelar Muscab Serentak
Addendum NPHD ini mengacu pada perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, bahwa besaran anggaran Pilkada Surabaya tahun 2020 tetap mengacu pada NPHD yang lama.
Namun, yang dilakukan addendum ini hanya pada rincian kegunaan anggaran yang disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini.
"Addendum ini mengacu pada Permendagri Nomor 41 Tahun 2020, jadi sudah sesuai kita," kata Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Irvan Widyanto dikutip Kantor Berita RMOLJatim usai acara penandatanganan addendum NPHD di Kantor Bakesbangpol Surabaya, Rabu (21/7).
Besaran total nilai anggaran keseluruhan Pilkada Surabaya tahun 2020 sama dengan NPHD sebelumnya, yakni Rp 101.244.490.000.
Sementara untuk anggaran yang sudah dicairkan pada NPHD lama tahun 2019 Rp 1.000.396.000.
Kemudian pada pencairan Tahap I tahun 2020 Rp 40.097.637.600. Sehingga total anggaran yang sudah dicairkan Rp 41.098.033.600.
Nah, setelah addendum ini maka pencairan anggaran selanjutnya Rp 60.146.456.400.
Irvan menjelaskan, salah satu addendum dalam NPHD ini adalah adanya perubahan terkait dengan anggaran snack untuk agenda kampanye atau pengumpulan massa.
Jika sebelumnya agenda tersebut berlangsung dengan tatap muka, maka ke depan diganti dengan daring.
“Jadi itu salah satu perubahan-perubahannya,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Hasto Sebut Ada yang Ingin Pecah Belah PDIP, Pengamat Sebut Ganjar Aset Politik
- Di Hadapan Kader, Sufmi Dasco: Perjuangan Kita Tuntas Kalau Prabowo Presiden
- GMKI: Kepala Otorita IKN Harus Sosok Bervisi Indonesia Sentris
