Adanya pembatalan ceramah ulama dan ustadz yang mengisi di BUMN yang dimintakan penilaian oleh direksi karena dianggap terpapar radikal, disesalkan sejumlah kalangan.
- Tak Mampu Tekan Sebaran Covid-19, PPKM Dinilai Tidak Efektif
- King Maker 2024 Bukan Cuma Jokowi Dan Megawati, Masih Ada Prabowo Hingga SBY
- Ganjar Pranowo Bantah Isu Dilarang PDIP Keluar Kota
"Sangat menyedihkan mendengarnya. Direksi (BUMN) tidak ada kualitas dan kemampuan menilai secara syar'i tentang ceramah dan tausiah seorang ulama atau ustadz," kata Ketua Harian Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN), Tjetjep Muhammad Yasin pada Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (10/4).
Menurut Gus Yasin, sapaan akrabnya, pembatalan ceramah oleh BUMN terhadap ulama dan ustadz dengan penilaian dari direksi merupakan bentuk radikalisme dan pengkotak-kotakan terhadap ulama plus usaha fitnah yang keji.
"Ini membentuk opini buruk yang berdampak memecah belah umat di bawah," tuturnya.
Ditambahkan Gus Yasin, saat ini tidak ada parameter jelas terkait ulama radikal. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memiliki data terkait hal itu.
"Narasi agama yang dibangun semakin membuat umat terkotak-kotak. Tidak ada parameter yang menyebut ulama radikal. Dalam hal ini sudah seharusnya tidak boleh didiamkan oleh MUI," tegasnya.
Gus Yasin juga menyinggung adanya ulama dan ketua umum ormas Islam yang sengaja mengoyak-ngoyak akidah dan ukhuwah malah dibiarkan.
"Dia bilang akidah pintu masuk radikalisme. Jelas narasi ini dibangun untuk mengoyak umat. Padahal akidah merupakan pondasi utama umat. Pernyataan ini jelas telah menistakan agama dan menyalahkan Allah SWT dan Rasulullah SAW," demikian Gus Yasin.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Direktur KPN Sebut Sangat Mungkin Golkar Gabungkan Parpol Pecahannya di Pemilu 2024
- Dianggap Gagal Lakukan Pengawasan Obat, Kepala BPOM Diminta Letakkan Jabatan
- Anies Baswedan: 95 Tahun Sudah, Insya Allah NU Akan Terus Hadir Menjaga Indonesia
