Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi harus ditangani semua pihak.
- Negara Harus Bayar Kerugian Rp220 Juta untuk Kasus Salah Tangkap Mbah Oman Lampura
- Pidsus Kejari Surabaya Bakal Limpahkan Empat Kasus Korupsi Perbankan, Ini Nama Tersangka
- KPK Geledah Kantor Kemensos, Wartawan Dilarang Masuk
"Korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintahan Jokowi tetapi juga tanggung jawab DPR, tanggung jawab kepala daerah, partai-partai politik. Untuk sama-sama bagaimana kita membangun supaya pemerintahan ini bersih," jelasnya kepada wartawan di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (12/12).
Menurut Ace, Presiden Jokowi punya memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat ketika DPR, pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pembahasan mengenai revisi UU Pemberantasan Korupsi.
"Masyarakat saya kira harus tahu Pak Jokowi memilik konsep yang jelas soal memperkuat posisi, setidaknya Pak Jokowi tidak akan membubarkan KPK," beber politisi Partai Golkar tersebut.
Sejumlah langkah juga telah dilakukan pemerintahan Jokowi terkait upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan menerapkan transparansi melalui e-budgeting, e-catalog dan lain-lain.
"Menurut saya adalah salah satu di antara konsep tentang bagaimana kita menghentikan korupsi. Supaya jangan sampai merajalela sampai ke bawah," imbuh Ace. [bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Hukumam Mati Herry Wirawan Peringatan Keras untuk Predator Seks
- Diungkap Sang Ayah, Telinga David Keluar Darah dan Sempat Kejang Usai Dianiaya Mario Dandy
- Jika Tak Sepakat dengan Langkah KPK, Seharusnya TNI Tempuh Jalur Praperadilan
