Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan anggaran Rp 86 triliun untuk biaya Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Pertanyakan Pengunaan Dana Pilkada 2024 Senilai Rp 84 Miliar, DPRD Gresik Senin Depan Hearing KPU
- KPU Tetapkan Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi Sah Pimpin Kota Mojokerto Hingga 2030
Bagi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, usulan anggaran sebesar itu tentu sudah melalui kajian yang dalam. KPU RI juga diyakini sudah tahu berapa yang mereka butuhkan untuk menggelar hajat akbar demokrasi lima tahunan.
"Kalau KPU mengusulkan dana itu, ya sudah dihitung sesuai dengan kebutuhan Pemilu, yaitu tahapan-tahapan dari awal sampai penghitungan suara dan sampai dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi," ujar Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/9).
Hanya saja, Sufmi Dasco tetap memberikan masukan agar sebisa mungkin anggaran dibuat seminimal mungkin. Kata dia, butuh efisiensi untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara saat ini.
"Namun besaran yang diminta KPU itu tentunya kita harus lihat bagaimana keseimbangan dan kestabilan ekonomi negara kita dalam masa pandemi ini," katanya.
Lanjut Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini, KPU RI harus mencari celah untuk meminimalisir pengeluaran anggaran pada setiap tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
"Sehingga kita harapkan bahwa permintaan dana yang diminta KPU itu dapat diminimalisir dan tahapan-tahapannya dapat mengimbangi keuangan negara kita di saat ini," pungkasnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Pertanyakan Pengunaan Dana Pilkada 2024 Senilai Rp 84 Miliar, DPRD Gresik Senin Depan Hearing KPU
- KPU Tetapkan Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi Sah Pimpin Kota Mojokerto Hingga 2030
