Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ini menunjukkan bahwa belum adanya kesamaan visi antara pemerintah dan publik.
- RSUD Surabaya Selatan dan Utara Rencana Dibangun Tahun 2025
- Tambahan Kasus Positif Covid-19 Meledak, Hari Ini Tembus 14 Ribu Orang, Rekor Tertinggi
- Angka Kematian Covid-19 Di AS Melebihi Total Korban Perang, Kamala Harris: Ayo Vaksinasi
Komunikasi publik pemerintah dinilai cenderung buruk dan harus segera dievaluasi.
Begitu disampaikan Managing Director of PPPI, Ahmad Khoirul Umam, saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Paramadina Publik Policy Institute (PPPI) bertajuk "Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia" Selasa (27/7).
"Belum ada kesamaan visi penanganan pandemi Covid-19 antara pemerintah dan masyarakat," ujar Khoirul Umam, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.
Sehingga, tidak heran apabila di akar rumput acap kali berbeda dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam hal penanganan pandemi Covid-19.
Terlihat dalam penerapan kebijakan terbaru pemerintah yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang terlihat sulit diindahkan oleh masyarakat.
"Sehingga kedisiplinan publik sulit ditegakkan saat negara membutuhkan pembatasan mobilitas sosial," demikian Khoirul Umam.
Selain Khoirul Umam, turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi daring tersebut adalah Dosen Senior Universitas Paramadina Abdul Malik Gismar, dan Director of PPPI (2013-2018) Abdul Rahman Ma'mun. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- IDI Jatim Sebut Meledaknya Kasus Covid-19 di Bangkalan Sudah Diprediksi
- Seberapa Penting Vaksinasi Covid-19 Pada Lansia?
- Kasus Sembuh Covid-19 Hari Ini Tembus 5 Ribu, Pasien Meninggal Naik 27 Orang
