Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sejatinya bukan hal baru. Tetapi, yang penting dipastikan dari kenaikan harga BBM adalah kesiapan pemerintah memberikan bantalan sosial untuk memastikan daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh.
- BBM Naik Lagi, Shell Super Rp 15.380 dan Pertamax Rp 14.000
- BLT BBM Tepat Sasaran, BPKP Awasi dari Tahap Perencanaan hingga Pendistribusian
- Habib Rizieq Tak Ikut Aksi 2309, Ada Apa?
Begitu pandangan pemerhati isu-isu global dan strategis Profesor Imron Cotan dalam webinar nasional Moya Institute bertajuk "Penyesuaian Harga BBM: Problem atau Solusi", Jumat (2/9).
"Penyesuaian harga BBM bersubsidi bukan hal yang baru karena juga dilakukan oleh pemerintah-pemerintah terdahulu. Yang penting pemerintah memastikan bahwa daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh," ujar Imron Cotan.
Hal ini diamini, Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto. Memag menyesuaian itu akan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Tetapi, penyesuaian perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dari dinamika global yang penuh ketidakpastian belakangan ini.
"Penyesuaian harga BBM merupakan langkah tepat untuk melindungi rakyat dan perekonomian nasional dari guncangan global, yang diakibatkan oleh disrupsi rantai pasok, akibat krisis geopolitik," katanya.
Kembali ditambahkan Imron, seiring rencana pemerintah yang akan kembali melakukan penyesuaian subsidi BBM. Untuk itu, pemerintah juga telah meluncurkan tiga bantalan sosial.
Tiga bantalan sosial itu terdiri dari BLT kepada 20,6 juta masyarakat lapisan bawah sebesar Rp 600.000/keluarga/bulan; subsidi upah kepada 16 juta pekerja, sebesar Rp 600.000/kepala/bulan; dan subsidi untuk sektor transportasi, ojek, dan nelayan, sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum, yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama mantan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro mengatakan, pemberian subsidi BBM tidak menjadi persoalan sepanjang diimbangi dengan program bantuan sosial tepat sasaran, sehingga daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh.
"Dan agar penyesuaian harga BBM bersubsidi tidak melemahkan daya beli masyarakat bawah, pemerintah perlu memastikan inflasi harga bahan-bahan pokok, seperti daging, telur, cabai, atau beras, dapat dicegah," pungkas Bambang. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
