Hubungan Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) dan Dewan Pengawas tidak menunjukkan hubungan yang baik. Terbukti, kinerja BPJS-TK berantakan dan mengalami penurunan kinerja. Target investasi BPJS-TK 2018 sebesar Rp 32 triliun tidak tercapai.
- BTN Catat Kenaikan Kredit dan Pembiayaan 9,9 Persen
- 31 Merchant Jajanan Lokal Meriahkan BTN Jakarta Run 2023
- Road Show Tabungan BTN Bisnis di Surabaya Sasar Pebisnis UMKM
Selain itu, BPJS Watch mencatat, sejak direksi dan dewas BPJS Ketenagakerjaan dilantik pada 2016, selama tiga tahun ini, imbal hasil Jaminan Hari Tua (JHT) terus merosot.
Di tahun 2016, BPJS Ketenagakerjaan memberikan imbal hasil JHT sebesar 7,8 persen. Nilai tersebut menurun di 2017 menjadi 7,19 persen. Dan tahun 2018 lalu, menurun drastis, yang diperkirakan mencapai 6,23 persen.
"Direksi gagal mengelola uang buruh. Sedangkan Dewas BPJS-TK tidak menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Jadi, jelas sekali yang dirugikan ya buruh," kritiknya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/1).
Dengan kondisi kinerja yang bobrok seperti itu, Timboel Siregar meminta Presiden Jokowi segera turun tangan agar dana buruh di BPJS-TK tidak dijadikan bancakan kalangna elit.
Presiden harus turun tangan. Sebab, jikalau terus dibiarkan kelakuan dewas seperti ini, dan direksi yang tidak tegas maka BPJS Ketenagakerjaan akan gagal mencapai visi misinya untuk menyejahterakan buruh," tutupnya.[aji
- Pemerintah Mulai Produksi Vaksin PMK Hewan Ternak
- Kurang Inovatif, Teten Masduki Minta Industri Besar Gandeng UMKM
- Direktur BTN Serahkan Kunci ke Peserta Akad Massal Kredit Rumah Pekerja
