Permintaan Partai Demokrat agar calon presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo membubarkan koalisi dinilai Gerindra sebagai manuver untuk mendapat jatah menteri.
- Survei Terbaru: 36,4 Persen Pemilih PDIP Dukung Prabowo Subianto
- Bawa Dukungan 29 PAC, Lucy Daftar Jadi Ketua DPC Demokrat Surabaya
- Siapkan Pesawat Charter, China Bersiap Evakuasi Warganya dari Ukraina
"Mungkin saja Demokrat kebelet kali dapet menteri yang akan di Reshuffle Juni-Juli ini," ungkap Andre kepada Kantor Berita RMOL sesaat lalu di Jakarta, Minggu (9/6).
Andre mengaku sudah angkat tangan dengan sikap Partai Demokrat yang belakangan gencar melakukan manuver politik. Padahal, Partai Demokrat merupakan bagian dari Koalisi Adil Makmur yang sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami menyerahkan sepenuhnya ke Demokrat. Jadi kalau Demokrat mau keluar silakan pamitan baik-baik. Datang tanpa muka keluar, tanpa punggung gituloh," kata Andre.
"Kami udah capek menghadapi hal seperti ini (manuver Partai Demokrat) 8 bulan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Andre menegaskan bahwa sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tetap konsisten ingin mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sengketa Pilpres 2019.
"Jadi jangan merusak konsenterasi kami untuk mengawal gugatan MK. Berkoalisi itu ada etika berkoalisi. Jangan sampai ngakunya berkoalisi dengan kami, tapi kerjaannya ngerongrong aja gituloh," kata Andre.[bdp]
- Prabowo Janji Hilangkan Stunting di Indonesia Melalui Program Makan Siang dan Susu Gratis
- Optimis Selesai Tepat Waktu, Pansus RPJP Akan Konsultasi Ke Bapenas
- Meutya Hafid Ungkap 61,7 Persen PDB Indonesia Ditopang UMKM, Sisanya 37,7 Persen Sektor Mikro
ikuti update rmoljatim di google news