Ketua Komisi E DPRD Jatim Wara Sundari Reny Pramana mengatakan pihaknya berharap agar pihak BPJS melakukan evaluasi kinerjanya.
- Anggota DPR PDIP Ketahuan Nonton Video Porno saat Sidang, Ini Langkah MKD
- Menag Ciptakan Stigma Negatif Bagi Penghafal Alquran, DPR RI: Terminologi Radikalisme Melukai Umat Islam
- Projo Jatim Siapkan 250 Ribu Kader Untuk Jaga TPS Kawal Suara Prabowo-Gibran
Politisi PDIP ini mengatakan evaluasi kerja dilakukan karena saat ini pemerintah sudah memutuskan kenaikan iuran kepesertaan BPJS.
Perbaiki semua manajemennya untuk pengganggaran(iuran) utamanya terkait implementasi dibawah. Jangan sampai membuat regulasi yang muter-muter,†sambung mantan Ketua DPRD Kediri ini.
Wanita yang akrab dipanggil Reni ini juga menyoroti gaji para petinggi BPJS.
â€Saya kira perlu juga dievaluasi karena gaji besar belum bisa mensejahterakan masyarakat,â€jelasnya.
Reni lalu membeberkan bahwa saat ini saatnya BPJS melakukan pembenahan kinerjanya karena pemerintah telah memberikan regulasi yang menguntungkan pihak BPJS.
Kebijakan pemerintah sudah menguntungkan pemerintah lho. Mulai dari kenaikan iuran kepesertaan BPJS hingga adanya surat Kemendagri nomor 900/11445/BJ yang mengijinkan anggaran APBD untuk menyelesaikan permasalahan keterlambatan klaim pembayaran BPJS pada rumah sakit daerah. Hal ini harus dimaksimalkan pihak BPJS,†sambungnya.
Ditambahkan oleh Reni, dengan perbaikan kinerjanya, pihaknya berharap agar ketika ada persoalan kemudian dibebankan ke daerah.[bdp
- Hasil Survei: Anies Baswedan Tokoh Paling Banyak Dibicarakan Netizen
- Pegawai KPK Yang Gagal TWK Disarankan Ikuti Pendidikan Kedinasan Wawasan Kebangsaan
- Soal Revisi UU ITE, Mahfud MD: Bagaimana Baiknyalah, Kan Ini Demokrasi