Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti baru-baru ini menegaskan bahwa Muhammadiyah sebagai ormas Islam tertua tanah air tidak mungkin melakukan praktik kotor seperti pernyataan media asing, Wall Street Journal.
- Prabowo-Gibran Beri Ruang Anak Muda Berkontribusi Wujudkan Indonesia Emas 2045
- Kasus Sambo Bikin Institusi Polri Terpojok, Kapolri Diminta Tetap Tenang
- Kemenkumham Harus Lakukan Executive Review Pada PP 57/2021 Yang Hilangkan Pancasila Sebagai Pelajaran Wajib
Melansir Kantor Berita Politik RMOL, Muti pun secara tegas menyebut tidak acara ceritanya Muhammadiyah bisa dibeli.
Sejurus itu, Muhammadiyah sendiri telah lama bersikap tentang Uighur. Pada tahun lalu, tepatnya 19 Desember 2018, Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap tentang kekerasan di Uighur.
Surat bernomor 526/Per/I.0/I/2018 itu memuat lima poin dan diteken Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nasir bersama Abdul Muti.
Mengacu pada pemberitaan media massa mengenai kekerasan terhadap Uighur, Muhammadiyah mengecam tindakan pemerintah China yang tidak bisa dibenarkan melakukan kekerasan kepada masyarakat lemah yang semestinya dilindungi.
Muhammadiyah mengimbau China untuk membuka diri dan memberi penjelasan yang sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uighur. Kemudian, ormas berlambang matahari itu juga mendesak PBB dan OKI untuk tidak tinggal diam.
Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah juga dengan tegas menyatakan kesiapan menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnya bagi masyarakat Uighur.[aji]
- Bertemu Golkar, Presiden PKS: Bangsa Ini Punya Banyak Stok Pemimpin Nasional 2024
- Purnawirawan TNI-Polri Satu Komando Dukung Prabowo di Pilpres 2024
- Presiden Meksiko Layak Dicontoh, Keluarga Dipastikan Tidak Terlibat Bisnis dengan Negara