Virus Corona (COVID-19) yang melanda telah berdampak bagi seluruh masyarakat baik sektor ekonomi dan bagi sektor pendidikan di Indonesia. Maka diharapkan segala kebijakan harus berpihak dan terbaik bagi semua lapisan masyarakat.
- Rekrutmen Ribuan ASN, PPK dan Kinerja OPD Jadi Sorotan DPRD Jember, Begini Tanggapan Bupati Hendy
- Luncurkan IKI Investasi Jatim dan JOSS Gandos di JILFA 2023, Gubernur Khofifah Optimis Jadi Penguat Ekosistem Investasi yang Clean and Clear
- Ratusan Wartawan Jatim Siap Hadiri Kongres XXV PWI di Bandung
Ditengah pendemi yang berdampak pada kebutuhan hidup muncul kebijakan yang dianggap tidak berpihak. Forum Honerer K2 Jombang menyayangkan adanya kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang yang dinilai sangat tidak berpihak.
Kordinator Forum Honorer K2 Kabupaten Jombang, Ipung Kurniawan mengatakan seyogyanya Pemkab Jombang membuat kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk rakyatnya khususnya pada Honorer K2 naungan SKPD Pendidikan ditengah-tengah semua masyarakat Indonesia sibuk menghadapi pandemi.
Lebih lanjut Ipung menegaskan bahwa hal itu perlu dilakukan agar para honerer K2 yang selama ini berjuang dalam koridor regulasi yang ada tidak resah dan dibingungkan adanya surat edaran dari dinas pendidikan. Terlebih sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diamanatkan oleh konstitusi yaitu membina tenaga pendidik untuk kemajuan bangsa.
"Dinas pendidikan harus bisa membuat kebijakan dan keputusan yang baik bagi tenaga pendidik khususnya Honorer K2, bukan justru malah membuat Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Jombang bernomor 800/016/415.16/2019 yang akan membuat kegaduhan ditengah masyarakat khususnya honorer K2," ungkap Ipung kepada Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (13/05).
Padahal, lanjut Ipung bahwa Honorer K2 menantikan kebijakan dinas pendidikan guna menghadapi pandemi wabah covid-19 yang berdampak pada dunia pendidikan di level Honorer K2, karena selama ini mereka selain mengajar juga berjualan kue-kue saat istirahat sekolah.
"Dampak dari pandemi ini sekolah diliburkan, otomatis para honorer K2 tidak dapat berjualan lagi, sementara mereka kebanyakan juga tidak masuk dalam data pada penerima bantuan sosial atau bantuan langsung tunai selama ini digembar-gemborkan pemerintah," keluhnya.
"Honorer K2 Jombang mendukung penuh semua kebijakan Pemkab untuk menangani Covid-19, karena itu mengharapkan Pemkab Jombang juga bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang berdampak rasa keadilan bagi Honorer K2 yang selama ini belum tersentuh BLT hingga level desa," pungkasnya.
- Dorong Ekonomi Pedesaan, Politisi PKB Minta Mudik Lebaran Tidak Dilarang
- Kapolri Gandeng PCNU Banyuwangi Percepat Vaksinasi
- Pemerintah Seperti Lepas Tangan Adanya 842 Imigran Rohingya Mendarat di Aceh
