Sikap pemerintah yang menyuarakan new normal Covid-19 disayangkan beberapa kalangan. Salah satunya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sunanto.
- Beta Sigap Ambon Manise Deklarasi Dukung Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa jadi Presiden 2024
- Sudah 9 Hari Masa Pendaftaran, Belum Ada Parpol Daftarkan Caleg ke KPU Sidoarjo
- KPU Jatim Tingkatkan Partisipasi Terhadap Pemilih Pemula
Dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Cak Nanto, sapaan akrabnya, melihat persiapan menuju new normal menghadapi Covid-19 ini tidak tepat dihembuskan pemerintah. Apalagi, perkembangan virus sampai saat ini belum menandakan adanya penurunan.
"New normal jangan dihembuskan oleh pemerintah karena tidak linier dengan kebijakan sebelumnya seperti PSBB (pembatasan sosial bersakala besar)," kata Cak Nanto, Sabtu (30/5).
Menurut Cak Nanto, meski esensi dari new normal adalah pendisiplinan masyarakat, pemerintah lebih baik fokus menyukseskan penerapan PSBB. Jika pemerintah fokus memastikan keberhasilan PSBB maka langkah "berdamai" dengan corona dengan sebutan new normal itu akan berjalan sebagaimana mestinya.
"Langkah new normal itu pendisplinan masyarakat, kebijakan dilakukan sebagai dampak pemberlakukan kebijakan sebelumnya. New normal standarnya pada norma, informasi para ahli, pihak yang punya otoritas, sedangkan apa yang dikerjakan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 belum menunjukkan new normal," demikian catatan alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini.
Lebih lanjut pria asal Sumenep Madura ini mengamati, persepsi masyarakat yang menangkap wacana new normal sebagai kebijakan pelonggaran PSBB. Akibatnya, masyarakat justru merasa pemerintah telah memberikan pelonggaran aktivitas.
Ia menyoroti kebijakan pemerintah yang cenderung melompat dan tidak menyasar inti permasalahan.
Kritik Cak Nanto, kebijakan PSBB belum efektif malah muncul suara kebijakan baru seperti new normal.
"Muhammaidyah butuh kebijakan pendisiplinan yang ketat yang dilakukan pemerintah, bukan membuat kegiatan gerakan yang melonggarkan mendisiplinan masyarakat, new normal itu persepsi masyarakat pelonggaran aktivitas. Padahal data kasusnya terjangkit (Covid-19) masih tinggi, sehingga dianggap tidak memiliki strategi kebijakan. Contohnya new normal harusnya yang massif disuarakan adalah pengetatan dan pendisiplinan masyarakat," tandasnya.
Dengan kebijakan yang selama ini dilakukan, Cak Nanto menilai yang muncul ke publik adalah kecenderungan pemerintah mengedepankan kepentingan ekonomi.
"Menghadapi Covid-19, yang menonjol seharusnya pendekatan kesehatan dan memerangi Corona," demikian Cak Nanto.
Presiden Joko Widodo sebelumnya getol menyuarakan protokol new normal. Hal ini ditunjukkan Jokowi pada beberapa hari lalu yang sempat meninjau Mall di Bekasi, Jawa Barat dan Stasiun MRT, di Jakarta Pusat.
Selain wacana diaktifkannya lagi lembaga pendidikan, Kemenkes bahkan sudah menerbitkan kebijakan panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri.
- Jazilul Fawaid: Gus Muhaimin-Prabowo Paket Komplit
- Varian Baru Covid-19 Sudah Terdeteksi di Empat Negara
- Zaelani: Kesetaraan Gender Wujud Emansipasi Wanita
