Bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat terdampak pandemik virus corona baru (Covid-19) kembali dikritisi.
- WHO Nyatakan Darurat Covid-19 Berakhir, Tetapi Kasus di Asia Tenggara Meningkat
- Luhut Sebut Kades Punya Andil Besar Ekonomi Indonesia Tetap Stabil saat Covid-19
- 2.172 Nakes Meninggal Akibat Pandemi Covid-19, Berikut RInciannya
Baca Juga
Menurut Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, bansos pemerintah yang sudah berjalan selama 6 bulan masa pandemik corona seharusnya diperbaiki, khususnya menganai data masyarakat penerima manfaat.
Indikasi Bansos tidak tepat sasaran adalah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada kuartal II 2020 mengalami kontraksi cukup dalam, yakni mencapai 5,32 persen.
"Yang tidak tepat sasaran harus diperbaiki. Ini kan sudah 6 bulan, harusnya bisa dikoreksi dong. Tetapi kan enggak dilakukan koreksi data, biasa-biasa saja," kata Tauhid Ahmad dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (8/8).
Turunnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun ini, lanjut dia, mengindikasikan bahwa bansos yang disalurkan pemerintah tidak tepat sasaran. Meskipun realisasinya per awal Agustus ini diklaim pemerintah telah mencapai 50 persen dari total anggaran yang disediakan.
"Ya kalau orang enggak miskin dikasih bantuan sosial itu enggak akan jadi konsumsi, dia simpan. Enggak dibelanjakan. Ya berapa pun besarnya akan berbeda penggunaannya," paparnya.
Oleh karena itu, Tauhid Ahmad meminta pemerintah untuk memperbaiki data penerima manfaat dan juga mengubah mekanisme bansos yang diberikan. Dimana dia menyarankan agar pemerintah memberikan bansos tunai.
"Mengubah skenario bansos yang ada yang jumlahnya harus nendang, signifikan. Bisa katakanlah Rp 1,5 juta per kepala keluarga, terutama keluarga miskin. Jadi nendang, harus diberikan," demikian dia menambahkan.
- Selain Gelar Bansos untuk Penyandang Disabilitas, RSTN Siapkan Tim Pengurusan Dokumen Adminduk
- Jaga Keberagamaan di Surabaya, Wali Kota Eri Serahkan 150 Bantuan Sosial untuk Umat Kristiani
- KPK Geledah Kantor Kemensos, Wartawan Dilarang Masuk
