Harapan masyarakat Kota Probolinggo mendapatkan bantuan sosial berupa beras sejumlah 15 kilogram pada bulan Agustus ini dipastikan gigit jari. Pasalnya, Pemkot memutuskan menghentikan bantuan sosial untuk tahap 3 itu. Fraksi Partai Nasdem pun menyebut Pemkot tidak peka dengan kondisi masyarakat di Kota Probolinggo.
- Sejumlah Pemudik Masuk Surabaya Lewat Benowo Harus Putar Balik
- Gelar Doa Bersama, GAMKI Mengetuk Pintu Langit Agar Pandemi Covid-19 Berlalu
- Kolaborasi dengan Kidzania, Pemkot Surabaya Gelar Transisi Pembelajaran PAUD yang Menyenangkan
Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi mengaku kaget dan tidak paham alur pemikiran Pemkot Probolinggo. Sesuai dengan jadwal dan tahapan yang sudah direncanakan, seharusnya pada bulan Agustus ini, bantuan tahap ke 3 sudah bisa direalisasikan.
"Ini menjadi aneh dan saya rasa pemerintah tidak peka, tanpa ada alasan yang jelas bantuan sosial tiba- tiba tidak direalisasikan," jelasnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, Jum'at (21/8) siang.
Kepastian tidak realisasinya program bansos itu terungkap saat dirinya bertanya langsung pada sekda dr Ninik Ira Wibawati setelah melangsungkan pembahasan LPP APBD 2019 pekan kemarin.
"Saya kaget, hanya karena pemerintah pusat mengubah struktur tim penanganan covid, tiba tiba program yang bersentuhan langsung pada kebutuhan masyarakat dihentikan," katanya.
Kebijakan menghentikan bantuan sosial itu justru berbanding terbalik dan kontra dengan kebijakan pemerintah pusat. Di saat pemerintah pusat menggenjot seluruh bantuan, termasuk bantuan bagi pekerja yang saat ini tengah berlangsung pendataan sebesar Rp 600 ribu, berikut juga bantuan tunai langsung Rp 600 ribu bagi warga pra sejahtera yang menunggu proses pencairan lewat kantor pos, justru pemerintah daerah menghentikan.
"Padahal hanya struktur nama saja yang diubah, dari tim penanganan covid menjadi tim pemulihan ekonomi," ujarnya.
Lelaki yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo mengatakan sejatinya tidak ada alasan yang rasional jika program digagalkan. Selain pemerintah sudah mengalokasikan anggaran melalui dana tak terduga sebesar Rp 70 miliar lebih. Nantinya, juga akan menimbulkan resistensi dan kegaduhan masyarakat. Sebagaimana diketahui, bantuan pada tahap pertama dan kedua diberikan kepada kepala keluarga yang tidak tercover pada bantuan pemerintah pusat. Jumlahnya pun puluhan ribu untuk kepala keluarga di Kota Probolinggo.
Nah, pada Agustus ini program pemerintah pusat akan bergulir termasuk pencairan tahap 3 berupa bantuan uang tunai Rp 600 yang diterima lewat kantor pos.
"Nanti ada warga yang menerima bantuan, ada yang tidak menerima. Padahal kalau bicara dampak, semua sektor dan unit usaha terdmapak," katanya.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah mengetuk hati dan bisa membuka diri, dan juga peka pada kondisi masyarakat di Kota Probolinggo.
"Kondisi Pandemi ini masih belum usia, di bawah masyarakat saat ini tengah menunggu, semoga nantinya bisa diubah kebijakannya dengan tetap merealisaisikan bantuan sosial tahap 3," pungkasnya.
- Gubernur Jawa Timur Resmikan Desa Pendulum Devisa Binaan Bank Jatim
- Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024, Gubernur Khofifah: Wujudkan Pemilu Damai, Hindari Politik Identitas dan Ujaran Kebencian
- Bupati Jember Prihatin Banyak Warga Pilih Isoman di Rumah
