Penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total seperti di awal pandemi Covid-19 memang merupakan pilihan sulit.
- Tak Mampu Tekan Sebaran Covid-19, PPKM Dinilai Tidak Efektif
- DPRD Jatim Minta Kebijakan PSBB Libatkan Tokoh Masyarakat
- Sikapi PSBB, Wagub Jatim Tunggu Surat Resmi Pemerintah Pusat
Namun anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, opsi itu tetap harus diambil demi melindungi rakyat.
Pernyataan ini menanggapi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali menerapkan PSBB ketat demi menekan sebaran virus corona.
“Pilihan yang pahit. Tapi memang tidak ada pilihan lain. Ini harus dilaksanakan demi melindungi masyarakat luas. Tidak hanya warga DKI, tapi juga seluruh warganegara Indonesia,” tegas Alvin Lie dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/9).
Namun demikian, Alvin Lie mengingatkan agar penerapan PSBB tidak dipandang secara berlebihan. PSBB bukan berarti semua warga dilarang beraktivitas. Hanya saja ada pembatasan dari pergerakan masyarakat. Misalnya di perusahaan, perkantoran, dan tempat keramaian lain agar tidak terjadi kerumunan.
Alvin Lie tidak memungkiri bahwa semua sektor akan terkena dampak dari penerapan ini. Dampak itu setidaknya pernah dirasakan saat bulan April dan Mei lalu Indonesia menerapkan PSBB. Yang paling terlihat adalah laju ekonomi yang melambat.
“Tapi ini memang pilihan yang harus diambil. Kita tidak punya pilihan dan ini harus berhasil untuk mengadang laju penyebaran Covid-19,” tutupnya.
- Anies Baswedan: Pemilu Menentukan Arah Kebijakan, Bukan Sekedar Pilih Orang
- Jika Prabowo Rangkul Koalisi Perubahan, Anies Bakal Gigit Jari
- Gagal Pengaruhi Publik, Retorika Anies Dinilai Sebagai Sekedar 'Omon-omon'
