Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang kembali diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjadi polemik. Terutama bagi pusat. Hal ini membuktikan adanya disharmoni kepentingan.
- Tak Mampu Tekan Sebaran Covid-19, PPKM Dinilai Tidak Efektif
- DPRD Jatim Minta Kebijakan PSBB Libatkan Tokoh Masyarakat
- Sikapi PSBB, Wagub Jatim Tunggu Surat Resmi Pemerintah Pusat
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah aat dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (12/9).
"Sekaligus menunjukkan buruknya komunikasi antar mereka," tekan Dedi menambahkan.
Dijelaskan, memang secara khusus PSBB mengacu pada persetujuan Kementerian Kesehatan, namun daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi terutama dalam hal kebutuhan mendesak.
"Bahkan Gugus Tugas pernah memberikan hak pada daerah untuk memutuskan, dan hal semacam inilah yang tidak terkoordinasi dengan baik, maka muncul polemik itu," tukas Dedi.
Namun di luar itu, sambung dia, pemerintah pusat seolah selalu menampakkan sikap kontra terhadap Gubernur Anies, tetapi tidak pada gubernur daerah lain.
"Ini sangat disayangkan karena tendensinya tentu politis," demikian Dedi Kurnia Syah.
- Anies Baswedan: Pemilu Menentukan Arah Kebijakan, Bukan Sekedar Pilih Orang
- Jika Prabowo Rangkul Koalisi Perubahan, Anies Bakal Gigit Jari
- Gagal Pengaruhi Publik, Retorika Anies Dinilai Sebagai Sekedar 'Omon-omon'
