Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal lolos ke Senayan pada Pemiu 2024. Kondisi itu terjadi karena beberapa faktor, diantaranya salah bergabung di Pilpres 2024 dan kurang mengantisipasi pergerakan voters.
Hal itu dikatakan Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam, saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (24/3). Menurutnya, banyak pihak khususnya lembaga survei yang mengingatkan akan hal tersebut.
- PPP, Golkar dan PAN Jember Jajaki Peluang Koalisi Pilkada 2024, Cari Calon Bupati yang Hargai Peran Parpol Pengusung
- Gencarnya Beberapa Parpol Bangun Dukungan Terkait Pilwali, PPP Kota Probolinggo Tetap Santai
- Rekapitulasi Suara Caleg DPRD Jatim di Probolinggo, Mahdi Ungguli Mantan Bupati hingga Putra Hasan Aminuddin
"Memang faktornya kompleks dan tidak tunggal. Ada faktor makro, meso dan ada faktor mikro yang saling memengaruhi dan berkelindan interplay," katanya.
Surokim menjelaskan, tentu tidak bisa hal itu dibebankan kepada satu pihak sebagai penanggungjawab atas tidak lolosnya PPP ke DPR. Jadi harus ada evaluasi menyeluruh dan komprehensif.
"Menurut saya faktor makro eksternal memang relatif tidak terlalu menguntungkan PPP, khususnya saat harus bergabung dalam koalisi Pilpres. Selain itu juga faktor mikro internal partai dalam mengantisipasi perubahan perilaku memilih voters saat ini," bebernya.
Kantong-kantong PPP, kata Surokim, selama ini hanya mengandalkan basis tradisional dan belum bisa ekspansif sehingga cenderung stagnan.
"PPP terlalu memorabilia dengan kekuatan masa lalu dan seolah lupa terkait dengan kebutuhan kekinian partai khususnya ekspansi ceruk pemilih baru," pungkasnya.
Dari 18 partai politik yang mengikuti pemilihan umum legislatif 2024, hanya delapan yang lolos ke DPR RI dengan perolehan suara di atas 4 persen.
Dari delapan yang lolos, ada dua partai yang identik dengan kelompok Islam, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ada pula Partai Amanat Nasional (PAN).
PPP gagal ke Senayan karena persentase perolehan suaranya hanya menyentuh 3,87 persen. Sejak partai berlambang Kabah berdiri pada 1973, ini pertama kalinya mereka tidak terlibat dalam pembagian kursi DPR.
Selain PPP, tiga partai Islam lain juga gagal mencapai ambang batas parlemen: Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
- Rini Indriyani, Sosok Kartini Hebat di Balik Kesuksesan Wali Kota Eri Cahyadi
