Pemaksaan Pilkada Bentuk Kesombongan Rezim Jokowi 

Foto/RMOL
Foto/RMOL

Banyak kalangan mendorong agar Pilkada Serentak 2020 ditunda. Hal ini mengingat sebaran Covid-19 akan menjadi tidak terkendali jika Pilkada tetap digelar.  


Aktivis Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAM Indonesia), Wenry Anshory Putra mendesak, Pilkada Serentak 2020 yang akan berlangsung di 270 wilayah harus ditunda. 

Dikatakan Wenry, pemerintah sampai saat ini masih belum mampu mengatasi sebaran corona. 

Pilkada yang digelar di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota dikhawatirkan hanya akan menjadi klaster baru dan membuat Indonesia semakin lama keluar dari pandemi. 

“Pelaksanaan Pilkada Serentak ini bertepatan dengan pandemi virus Covid-19 yang hingga kini belum berhasil ditanggulangi,” terangnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/9). 

Dia mengurai bahwa per Sabtu (12/9), Satgas Penanganan Covid-19 telah mencatat sebanyak 214.746 kasus positif dan 8.650 meninggal. 

Sementara di satu sisi, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengurai bahwa 109 dokter yang memerangi Covid-19 telah meninggal dunia. 

Pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD juga tidak boleh dianggap sepele. Mahfud, sambung Wenry, mencatat ada 59 calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif Covid-19. 

Data-data tersebut harus menjadi pertimbangan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak sangat membahayakan keselamatan rakyat. 

“Bila tetap memaksakan untuk dilaksanakan, saya menganggap ini adalah bentuk kesombongan dan ketakaburan rezim Jokowi,” tutupnya.


ikuti update rmoljatim di google news