Pasca ricuh demo mahasiswa yang mengepung Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, pada (8/10) kemarin, Ketua DPRD kabupaten Probolinggo, mengumpulkan para korlap aksi dan Organsiasi buruh.
- Jelang Ramadhan, Bupati Sidoarjo Sidak Stok Beras Gudang Bulog Buduran
- Forkopimda Jatim Lepas KRI Tanjung Kambani-971 untuk Penanggulangan Bencana di Flores NTT
- Wali Kota Malang Sambut Kunker Pemkab Sidoarjo untuk Belajar Merevitalisasi Pasar Rakyat
Hal itu dilakukan, untuk menyikapi perkembangan situasi terkini di Kabupaten Probolinggo. Sebab, pihaknya tidak ingin, aksi demo yang berujung kericuhan kembali lagi terjadi.
"Kegiatan saat ini sebagai tindak lanjut pasca aksi unras dari elemen mahasiswa pada hari Kamis tgl 8 Oktober 2020 terkait penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo yang sempat diwarnai kericuhan," jelas Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo, seperti dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (10/10) malam di salah satu rumah makan di Kawasan Dringu.
Menurutnya, pemerintah tidak alergi terhadap masukan atau aspirasi yang disampaikan dari masyarakat ataupun dari mahasiswa. Karena hal tersebut memang dibutuhkan untuk memajukan dan membangun negeri ini.
"Sebenarnya, pemerintah itu tidak alergi dengan kritik dan saran. Hanya saja, ayo kritik dan saran yang cerdas dan cendekiawan," katanya.
Selain itu, masih kata politisi Nasdem ini, kalau pakta integritas dan rekomendasi yang telah disepakati serta ditanda tangani sudah dikirim kepada DPR RI.
"Karena itu merupakan amanah yang harus di jalani. Sekecil apapun, kalau itu amanah, kita sebagai perwakilan rakyat di Kabupaten Probolinggo harus kita kerjakan," ungkap Andi.
Sementara itu, Kapolres Probolinggo AKBP Ferdy Irawan menyatakan, kalau tugas kepolisian yaitu harus bisa mengamankan apa yang menjadi kebijakan dari negara.
"Selain itu, ya harus mampu mengakomodir apa yang menjadi keluhan dari masyarakat saat ini," sebut dia
Probo Satu, panggilan Kapolres Probolinggo ini juga mengungkapkan, kalau pelaksanaan aksi unras memang susah diatur dalam undang-undang.
"Akan tetapi harus memperhatikan hal - hal khusus seperti situasi saat ini. Dimana masa pandemi covid 19 belum berakhir," jelasnya.
Melihat aksi demo kemarin, lanjut Ferdy, dimana dalam aksi tersebut, mengumpulkan massa cukup besar. Seharusnya setiap korlap, bisa menjaga peserta aksi.
"Jangan sampai disusupi oknum pihak ketiga. Sehingga, dapat memprovokasi untuk melaksanakan aksi anarkis seperti itu," pintanya
Dia juga berharap kepada SPSI dan Mahasiswa, kalaupun nantinya jika harus turun jalan lagi, harus benar - benar komitmen dan menjaga situasi serta jangan ada pihak ketiga yang dapat mengadu domba.
"Saya berharap masing - masing pihak dapat mendukung pemerintah untuk menanggulangi covid-19 19 khususnya di Kabupaten Probolinggo ini," pesannya.
Perlu diketahui, dalam Silaturahmi tersebut dihadiri oleh Jon Junaidi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Rika Apriya Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, Bambang Rubianto Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, Sigit H, Ketua FSPSI RTMM, Abu Santoso, Wakil Ketua FSPSI RTMM, Ghozali, Sekretaris PC SPSI Kabupaten Probolinggo, Saleh pengurus PC PSSI RTMM.
Selain itu, Abu Hanifah, Ketua HMI Probolinggo, Sholehuddin, Ketua PMII Probolinggo, Yasinta Riski, Ketua GMNI Probolinggo, Hazin Anggota HMI Kabupaten Probolinggo. 
- Tambah Keindahan Kota Probolinggo, Bank Jatim Serahkan CSR Revitalisasi Jam Menara
- Banjir Dukungan, Gus Haris Bacabup Probolinggo Ingin Jawab Keluhan Masyakarat Dengan Cara Ini
- ASN Pemkab Probolinggo Yang Bolos Bakal Disanksi Tegas, Ini Kata Pj Bupati Probolinggo
