Jawa Timur masih memiliki problem sejumlah infrastruktur pada hari jadi ke 75. Komisi D DPRD Jawa Timur menyoroti tiga infrastruktur yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur agar perekonomian bisa berjalan lebih cepat.
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Kuswanto menyebut tiga hal bidang infrastruktur tersebut antara lain irigasi untuk pertanian, pengelolaan limbah, hingga infrastruktur Jalur Lintas Selatan (JLS).
Kuswanto mengingatkan pentingnya irigasi untuk mendukung sektor pertanian di Jawa Timur. Untuk bisa menjadi lumbung pangan nasional, harus ada dukungan infrastruktur, di antaranya irigasi untuk persawahan.
"Sayangnya, banyak saluran air baik sekunder maupun tersier yang sekarang dangkal, bahkan tak teraliri. Untuk bisa memiliki sumber air, petani juga harus menyiapkan sumur secara swadaya," ungkap Kuswanto.
Politisi Demokrat ini juga menyorot belum adanya penampungan pembuangan limbah berbahaya di Jawa Timur. Sebelumnya, DPRD Jawa Timur menargetkan Pusat Pengelolaan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun (PPLI B3) di Dawarblandong, Mojokerto dapat segera beroperasi tahun ini.
Pembangunan proyek yang berada di kawasan Desa Cindoro Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto tersebut saat ini belum diselesaikan. "Ada sejumlah kendala mulai penyediaan lahan, izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hingga masalah lainnya," katanya.
"Untuk mendukung iklim industri di Jawa Timur, semua itu harus segera diselesaikan. Apalagi, ini merupakan target jangka dekat yang seharusnya selesai tahun ini," katanya.
Ketiga, Jalur Lintas Selatan (JLS) yang dibangun sejak 2002 hingga kini belum selesai. Jalur yang diharapkan bisa mengungkit perekonomian di kawasan selatan Jatim ini seharusnya bisa menghidupkan perekonomian setempat.
"Masalahnya ada pada pembebasan lahan yang memang butuh anggaran besar. Karena bukan jalan berbayar, memang tidak mudah untuk menarik investor di proyek ini," terangnya.
"Solusinya, harus ada kerjasama dari tiga sumber penganggaran. Baik APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota yang dilewati JLS," katanya.
Saat ini, DPRD Jatim melalui Komisi D terus mengawal sejumlah pekerjaan menggandeng instansi lain. Di antaranya, melalui kerjasama dengan PLN untuk mewujudkan ketersediaan listrik di seluruh wilayah Jatim.
"Termasuk di kepulauan, Pemerintah Provinsi berkerjasama dengan PLN telah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Harapannya, hingga akhir tahun, seluruh rumah bisa teraliri listrik," katanya.
Di sektor lain, Komisi D juga menjembatani komitmen kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jatim dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yakni, dengan menggelar Forum Komunikasi untuk antisipasi bencana alam di sekitar wilayah Bengawan Solo.
"Selain banjir, juga ada potensi pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah industri di sekitar sungai. Kami bersama Pemrov Jatim dan Jateng telah membuat komitmen bersama untuk memberikan atensi khusus, baik antisipasi banjir maupun pengendalian limbah di sana," katanya.
