Sehubungan dengan adanya pemberitaan di media tentang penerimaan honor Satgas PPA tahun 2020, hanya diberikan 7 bulan dan 5 bulan tidak diterimakan, Pihak Satgas PPA kota Kediri membenarkan adanya hal tersebut.
- 50 Persen Lebih APBD Surabaya Digunakan untuk Kebutuhan Anak, UNICEF: Bentuk Hadirnya Negara
- KPK Apresiasi Komitmen Wali Kota Kediri Kendalikan Gratifikasi dan Pencegahan Korupsi
- Pj Gubernur Adhy Pastikan Penuhi Kebutuhan Warga Terdampak Gempa Tuban
Namun dengan tegas, PPA Kecamatan Mojoroto dan PPA Kecamatan Kota, menyatakan sikap untuk tidak mempermasalahkan kebijakan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Kediri.
Hal tersebut di utarakan oleh Satgas PPA perwakilan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, Endah Lukitorini yang didampingi Fahrurrozi dari PPA Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
Mereka, dengan tegas mengatakan tidak mempermasalkan terkait honor yang tidak diterimakan selama 5 bulan, dengan pertimbangan dan alasan karena kondisi Pandemi Covid- 19, yang berdampak terhadap rasionalisasi APBD Kota Kediri pada semua organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota
Kediri, untuk digunakan mendanai program dan kegiatan penanganan dampak Covid pada multi sector.
Masih kata Endah, Satgas PPA lahir dari relawan-relawan kemasyarakat yang sudah terbiasa
bekerja tanpa pamrih untuk kepentingan masyarakat, sehingga berapa pun honor yang diberikan oleh pemerintah kota Kediri, pihaknya tidak pernah mempermasalahkan jumlah nominalnya termasuk ketika adanya pengurangan jumlah selama 5 bulan.
"Kami memaklumi dan tidak menjadikan masalah, terkait honor yang tidak kami terima, karena memang untuk penanganan covid 19 di Kota Kediri. Tidak hanya Satgas PPA saja, namun Satgas lainnya seperti KB dan Jumantik, juga dilakukan pemotongan anggaran," Kata Endah Kepada Kantor Berita RMOL Jatim, Jumat (15/01).
Selain itu, Rozi PPA Kelurahan juga mengutarakan, kebijakan ini tidak hanya di Satgas PPA saja, tetapi juga Kader - kader kemasyarakatan lainnya, misal kader KB, Kader kesehatan.
"Maka menyikapi hal tersebut kami mengajak seluruh Satgas PPA se Kota Kediri untuk mengakhiri polemik tentang honor tersebut, mari bersama-sama kita kembali melakukan upaya-upaya perlindungan perempuan anak dimasyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi kita sebagai Satgas PPA, "katanya.
Satgas PPA, masih kata Rozi, bergotong royong berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanganan dampak covid 19 di masyarakat.
Sementara itu, hal serupa juga diungkapkan Ketua Satgas PPA Kecamatan Kota, Hadianto. menurutnya, hal itu tidak perlu dipermasalahkan, karena memang ada pemotongan anggaran untuk penanganan covid 19 di Kota Kediri.
"Saya kira, hal itu bukan menjadikan masalah yang serius. Karena memang dari Pemerintah Kota Kediri ada pemotongan anggaran disemua Satuan kerja, untuk penanganan covid 19. rencananya, pak Sumedi, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Kediri, akan mengumpulkan semua Satgas PPA se Kota Kediri, untuk membicarakan program kerja 2021," terang Hadianto.
- Kapolres Madiun Apresiasi Pembongkaran Tiga Tugu Silat di Kecamatan Mejayan
- Satu Dekade Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana, Wali Kota Eri Ajak Warga Mitigasi Bencana
- Perangkat Desa Di Jember, Tewas Tersengat Aliran Listrik Saat Persiapkan Sound Sistem di TPS 035 .
