Partai Demokrat menghargai jawaban dari pihak Istana melalui Mensesneg Pratikno yang enggan menjawab surat yang dilayangkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
- Jelang Pilkada Jombang 2024, DPC Demokrat dan Gerindra Intensif Jalin Komunikasi Politik
- Santunan Anak Yatim IKAPTK Jatim, Adhy Karyono: Wujud Solidaritas dan Kebersamaan ASN Jatim
- Demokrat Berharap Khofifah-Emil Lanjut Dua Periode
Surat AHY ini berisi permohonan klarifikasi upaya 'kudeta' kepemimpinan Partai Demokrat yang diduga melibatkan orang di lingkaran Istana.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menegaskan, Demokrat tidak bermaksud melakukan perlawanan terhadap negara karena telah melayangkan surat permohonan klarifikasi tersebut.
"Perlu kami tegaskan bahwa Partai Demokrat tidak bermaksud melawan negara, karena kami juga bagian dari negara. Kami akan tetap mencintai dan menghormati negara," kata Teuku Riefky dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/2).
Teuku Riefky menambahkan, pihaknya tetap menghargai penjelasan Mensesneg yang menyebut presiden tidak berkenan menjawab surat AHY karena dianggap sebagai permasalahan internal Demokrat.
"Demokrat tetap hormati Presiden Jokowi dan para menteri terkait. Dan justru tidak ingin pejabat terhormat itu mendapatkan fitnah apa pun," tuturnya.
Sebab, sambungnya, Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam Gerakan Pengambilialihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) tersebut.
"Yang menyebut nama pejabat pemerintahan itu berasal dari Moeldoko dan para pelaku gerakan yang lain, sesuai kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka," demikian Teuku Riefky.
- Pertama dalam Sejarah, Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama yang Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI
- Jelang Pilkada Jombang 2024, DPC Demokrat dan Gerindra Intensif Jalin Komunikasi Politik
- Sambut Kedatangan Menteri AHY di Bandara Juanda, Dokter Agung Berikan Batik Tulis Motif Burung Hong
