Pelaksanaan pilkada 2022 dan 2023 yang akan diserentakkan pada 2024 terus menuai polemik. Sejauh ini, semua partai koalisi pemerintah kompak untuk tetap melaksanakan pilkada secara serentak dengan pemilu.
“Koalisi pemerintah menolak membahas revisi UU Pemilu,” tegas kader Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana dalam akun Twitter pribadinya seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL,Kamis (11/2).
Menurutnya, Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetap fokus mendorong agar pilkada di tahun 2022 dan 2023 digelar. Demokrat tidak ingin meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2019 lalu kembali terjadi.
“Bayangkan pemilu 2019 saja korban petugas KPPS 800 lebih. Itu perlunya evaluasi pelaksanaan pemilu,” ujarnya.
Cipta Panda Laksana mengurai bahwa sejauh ini hanya ada dua partai yang konsisten ingin agar UU Pemilu direvisi agar pilkada tidak diserentakkan dengan pemilu. Kedua partai itu adalah partai yang berada di luar pemerintahan.
“Hanya PKS dan Demokrat yang setuju revisi UU Pemilu,” tutupnya.
- Jelang Pilkada Jombang 2024, DPC Demokrat dan Gerindra Intensif Jalin Komunikasi Politik
- Santunan Anak Yatim IKAPTK Jatim, Adhy Karyono: Wujud Solidaritas dan Kebersamaan ASN Jatim
- Demokrat Berharap Khofifah-Emil Lanjut Dua Periode
