Komisi II DPR RI berharap kebijakan Kementerian ATR/ BPN dengan sertifikasi elektronik tanah (e-Sertifikat) tidak dimaksudkan mengganti wujud sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik. Melainkan hanya sebatas back up dan menguatkan sertifikat tanah secara fisik sebagai bukti kepemilikan.
- Serahkan Sertifikat Tanah Program PTSL, Wali Kota Eri: Kita Harus Selesaikan Semuanya Biar Tidak Ada Mafia Tanah!
- Wakil Menteri ATR Serahkan 500 Sertifikat Tanah Warga Bangkalan
- Bupati Mas Dhito Targetkan PTSL Tuntas Dua Tahun
Hal ini disampaikan anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus kepada awak media, Kamis (11/2).
Politisi PAN itu menjelaskan bahwa sertifikat fisik yang selama ini dikeluarkan oleh BPN sebagai dokumen yang sah terhadap kepemilikan tanah harus tetap dipertahankan.
Sementara kehadiran sertifikat elektronik (e- Sertifikat) difungsikan sebagai dokumen cadangan atau "Back Up" dari sertifikat fisik tanah.
Dengan begitu, sambung Guspardi, tentu akan memperkuat bukti kepemilikan untuk dicek saat jual beli di kantor BPN.
“Hal itu juga akan membuat “double security” untuk semua pihak jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran, hilang, timbulnya perkara dan lain sebagainya,” ujar Guspardi sebagaimana diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.
Dia mencontohkan kasus pencurian sertifikat tanah milik orang tua, mantan Dutabesar RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal. Dilaporkan bahwa rumah keluarga beliau dijarah komplotan pencuri sertifikat tanah.
Seketika sertifikat rumah milik ibu Dino telah beralih nama di BPN dan tragisnya lagi balik namanya sudah dua atau tiga kali. Padahal tidak ada AJB, tidak ada transaksi, bahkan tidak ada pertemuan apapun dengan keluarganya.
“Kasus ini tentu bisa menjadi salah satu dari sekian banyak kasus tanah seperti penyerobotan tanah, sertifikat ganda dan sederet permasalahan pertanahan lainnya yang harus disikapi dan dicarikan solusinya oleh BPN. Artinya BPN perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh dari sistim pertanahan selama ini,” tegasnya.
Pihak kepolisian diminta harus turun tangan mengusut tuntas kasus ini. Tidak sekadar menangkap pelaku tetapi juga mengungkap aktor atau dalang di balik kasus tanah yang dilaporkan oleh Dinno Patti Djalal.
“Di sisi lain BPN pun harus menyikapi hal ini dengan serius karena mengindikasikan bahwa "mafia tanah" masih bebas berkeliaran dan harus di tumpas,” tandasnya.
- Serahkan Sertifikat Tanah Program PTSL, Wali Kota Eri: Kita Harus Selesaikan Semuanya Biar Tidak Ada Mafia Tanah!
- Wakil Menteri ATR Serahkan 500 Sertifikat Tanah Warga Bangkalan
- Bupati Mas Dhito Targetkan PTSL Tuntas Dua Tahun
