Keberadaan para buzzer bayaran alias buzzer disebut bakal mendapat ‘proyek’ baru terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat untuk aktif memberi kritik.
- Peran Media Menangkal Disinformasi Jelang Pemilu 2024
- Rizal Ramli: Kerahkan BuzzeRP, Jokowi Munafik
- Pemerintah Lebih Baik Beri Subsidi BBM daripada Pelihara Buzzer
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, melansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/1).
"Buzzer berbayar perusak bangsa, mereka adalah 'dosa' rezim Jokowi. Pernyataan Presiden yang menganjurkan kritik hanya akan jadi pepesan kosong, karena sudah pasti jadi 'proyek' baru bagi para buzzer berbayar," ujar Satyo.
Semestinya, kritik yang akan diberikan rakyat kepada pemerintah berguna untuk mempertajam program, tujuan, dan target pemerintah terkait pelayanan kepada masyarakat.
Namun, lanjut Satya Purwanto, hal tersebut justru akan dimanfaatkan oleh buzzer yang tidak peduli benar atau salah sebuah pernyataan kritik untuk pemerintah, untuk mendapat 'proyek' baru.
Sehingga, ditegaskan Satya Purwanto, buzzer berbayar sudah sangat merusak tatanan pemerintahan. Membuat hukum tumpul ke atas dan tajam kepada masyarakat kritis.
"Jokowi mesti segera mengembalikan wibawa pemerintah dengan melakukan penegakan hukum bagi para buzzer perusak bangsa," pungkas Satyo.
- Peran Media Menangkal Disinformasi Jelang Pemilu 2024
- Rizal Ramli: Kerahkan BuzzeRP, Jokowi Munafik
- Pemerintah Lebih Baik Beri Subsidi BBM daripada Pelihara Buzzer
