buzzer

Media massa/media online harus menjadi bahan klarifikasi serta juru tengah informasi yang tersebar, sehingga, tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab seperti ulah buzzer. 

Keberadaan pendengung atau buzzer pemerintah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Sejumlah tokoh, utamanya oposisi sudah banyak menjadi korban.

Pemerintah diminta menggunakan uang rakyat untuk kepentingan yang juga dinikmati rakyat. Salah satunya dengan tetap mengupayakan pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada rakyat.

Polarisasi masyarakat yang memunculkan kubu "cebong" dan "kadrun" di masa Pemilu 2019 silam harus menjadi pelajaran bagi semua pihak dalam menyongsong Pemilu 2024.

Serangan dari para pendengung atau buzzer diakui dialami Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas digital yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan tokoh senior, DR. Rizal Ramli.

PDI Perjuangan tidak perlu takut dengan ancaman para pendengung alias buzzer di media sosial. Banteng moncong putih merupakan partai pemenang pemilu sehingga berhak menentukan siapa yang akan diusung kelak di Pilpres 2024.

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli lewat akun Twitter miliknya @RamliRizal memention Presiden Jokowi, Kepala KSP Moeldoko, dan mantan Kepala BIN Hendropriyono terkait bahaya buzzer.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono menegaskan Pemprov Jatim tidak mempekerjakan buzzer atau pendengung di media sosial. Hal ini disampaikan Heru menanggapi kata-kata “Gubernur Khofifah” yang sempat beberapa kali dan kemarin,  Minggu (4/4) menjadi trending topic di media sosial Twitter. 

Ada upaya untuk menggiring opini publik terkait bergulirnya kasus suap izin ekspor benur dan korupsi bantuan sosial Covid-19 diarahkan untuk merusak citra pakar komunikasi politik, Effendi Gazali.

Ramainya serangan terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhyono (SBY) terkait pembangunan museum SBY-Ani Yudhoyono di Pacitan membuat Demkorat geleng-geleng.

Gerakan Nasional Rakyat Bersama Jokowi (GN RBJ) mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat untuk lebih aktif mengkritiknya. 

Aktivitas buzzer yang diindikasikan menyokong pemerintahan Joko Widodo kembali mendapatkan sorotan publik. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pedoman menggunakan media sosial (Medsos) yang bijak. 

Kekhawatiran tokoh nasional DR. Rizal Ramli terkait rezim Presiden Joko Widodo yang bakal dikenang sebagai rezim buzzer dibenarkan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi.