Beredar surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Gubernur untuk segera mengisi jabatan Bupati atau Wali Kota yang akan berakhir masa jabatannya pada 17 Februari 2021 mendatang.
- Surat Edaran Bupati Ngawi Tentang Gratifikasi dan THR Dianggap Bias
- Perhatian! Wali Kota Eri Keluarkan Surat Edaran Saat Natal dan Tahun Baru 2022
- Hadapi Musim Penghujan, Risma Keluarkan Surat Edaran, Ini Isinya
Dalam surat tertanggal 3 Februari 2021 dan bernomor 120/738/OTDA yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, tertuang untuk memerintahkan Gubernur agar segera menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah.
Hal itu terlihat dalam poin ke 3 surat edaran Kemendagri yakni 'Berhubungan dengan hal tersebut diatas untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan kepala daerah yang Bupati/Wali Kota yang masa berakhirnya pada bulan Februari 2021 dan tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi di minta kepada saudara Gubernur untuk menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Harian Bupati/Wali Kota untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Wali Kota sampai dengan dilantiknya Penjabat Bupati/Wali Kota atau dilantiknya Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota terpilih'.
Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah ini juga tertuang dalam poin ke 1 dan 2 surat Kemendagri.
Pada poin 1 berbunyi ' berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (2) huruf b Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c karena berakhir masa jabatannya.
Sedangkan pada poin 2 berbunyi ' berdasarkan ketentuan pasal 131 ayat (4) Peraturan Pemerintah no 49 tahun 2008 tentang Perubaham Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentain Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menegaskan dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah sampai dengan Presiden mengangkat Penjabat Daerah.
Surat Kemendagri tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik dengan tembusan M.enteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet
Sementara Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya, Achmad Zaini hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi.
Kota Surabaya termasuk salah satu kota yang yang kosong pemimpin kepala daerahnya lantaran akan berakhir masa jabatannya pada 17 Februari 2021 mendatang.
- Ada Pakta Integritas, Mendagri Gagal atau Bisa Juga Main Mata
- B. Zaelani Sebut Purna Tugas Mas Ganjar Pranowo Nyaris Sempurna
- Haji Samwil dukung Aksi Kepala Desa 17-19 Januari ke Mendagri
