Mendagri

Pakta integritas yang melibatkan Pelaksana Tugas (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Moso, dalam mendukung Ganjar Pranowo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah. 

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Haji Samwil mendukung penuh gerakan para kepala desa (Kades) yang menuntut hak-hak melalui revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. Pimpinan Komisi yang membidangi pemerintahan ini menilai peran penting para kepala desa dalam pembangunan bangsa perlu di support penuh oleh Pemerintah.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dua kali berturut-turut meraih penghargaan Kota Terinovatif dalam Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) di Tahun 2022. 

Kementerian Dalam Negeri terus menggelorakan Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Pengangkatan penjabat kepala daerah pada Mei 2022 lalu menyisakan sorotan tentang perlu atau tidaknya suatu regulasi teknis yang mengatur agar penunjukan tersebut menjadi lebih demokratis dan transparan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyampaikan bahwa jajarannya akan fokus membangun daerah perbatasan di Papua mulai tahun depan.

Seiring isu reshuffle yang menguat belakangan ini, muncul dugaan kalau PDI Perjuangan akan mengambil alih kursi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dari Tito Karnavian. PDIP ingin mendudukkan Tri Rismaharini yang saat ini menjabat Menteri Sosial (Mensos) sebagai Mendagri.

Usulan penyelenggaraan Pemilu Serentak bulan April atau Mei 2024 seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian diakui belum sepenuhnya disepakati DPR RI.

Usulan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk pencoblosan Pemilu Serentak 2024 digelar April atau Mei, menjadi kejutan tersendiri bagi Pimpinan Komisi II DPR RI.

Bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pandemi Covid-19 harus ikut disalurkan oleh pemerintah daerah (pemda).

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR menolak rencana Menteri Dalam Negri (Mendagri), M Tito Karnavian, yang ingin menjadikan Provinsi Riau sebagai daerah penampungan sementara kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI).

Beredar surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Gubernur untuk segera mengisi jabatan Bupati atau Wali Kota yang akan berakhir masa jabatannya pada 17 Februari 2021 mendatang.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi terkait pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan keluarahan untuk pengendalian Covid-19.