Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo berhasil meraih Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Provinsi Jawa Timur.
- Bea Cukai Dan Pemkot Probolinggo, Musnahkan Jutaan Batang Rokok Ilegal Dan Ribuan Liter Miras Ilegal
- Pembongkaran Kubah Disoal, Heri Poniman: Kantor Pemkot Probolinggo Milik Semua Golongan
- Bersama Ratusan Anggota Pramuka, Pemkot Probolinggo Sosialisasikan Pemberantasan Rokok Ilegal
Yang kesekian kalinya Pemkot Probolinggo menerima penghargaan WTP juga menerima Opini WTP dari BPK RI, yaitu mulai Laporan Keuangan Pemkot dari tahun 2017 silam. Penghargaan ke-8 itu diterima langsung oleh Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Jum’at sore (02/05) di Gedung BPK, Sidoarjo.
Yuan Candra Djaisin selaku Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim menjelaskan, pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah.
Opini WTP yang diberikan BPK, lanjut dia, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan merupakan
"jaminan" bahwa laporan keuangan itu sudah terbebas dari adanya tindakan kecurangan lainnya. Pihaknya juga berharap, kepada Pemda terkait bersama-sama berkomitmen untuk menyelesaikan catatan dan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti.
"Permasalahan tersebut tidak memengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. Sehingga proses penilan kami di lapangan dan temuan-temuan itu masih dalam kategori wajar. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kami harap opini WTP ini menjadi suatu motivasi, modal bagi Bapak-Ibu sekalian untuk bisa lebih baik lagi ke depannya," jelasnya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, senin (5/5/2025)
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin sangat berterima kasih dan mengucapkan rasa syukur atas capaian yang diterima. Rekomendasi BPK yang ia terima hari ini merupakan catatan baginya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada masa kinerja selanjutnya.
Pihaknya bersama seluruh perangkat daerah juga berkomitmen untuk menyelesaikan catatan dan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti itu.
"Kita baru mengikuti penyerahan laporan hasil BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, dan alhamdulillah hasilnya WTP. Tentu ada beberapa rekomendasi dan ini harus kita segera selesaikan agar supaya rekomendasi-rekomendasi tersebut bisa kita selesaikan secepatnya," jelas dr. Aminuddin.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Shynta yang turut mendampingi penerimaan penghargaan menyampaikan opini ini merupakan evaluasi terhadap laporan keuangan daerah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas dan efisiensi program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
"LHP BPK ini nanti dimanfaatkan oleh DPRD untuk pembahasan rancangan peraturan daerah (perda) mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dan penetapan perubahan APBD 2025," jelasnya.
Ia pun berharap ke depannya tata kelola keuangan pemerintah lebih baik lagi dan fungsi pengawasan DPRD lebih dipertajam sehingga Opini WTP bisa diraih lagi.
Hadir mendampingi giat itu, Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, Kepala Inspektorat Puji Prastowo dan Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo, Ratri Dian.(ADV)
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bea Cukai Dan Pemkot Probolinggo, Musnahkan Jutaan Batang Rokok Ilegal Dan Ribuan Liter Miras Ilegal
- Pembongkaran Kubah Disoal, Heri Poniman: Kantor Pemkot Probolinggo Milik Semua Golongan
- Bersama Ratusan Anggota Pramuka, Pemkot Probolinggo Sosialisasikan Pemberantasan Rokok Ilegal
