Presiden Joko Widodo dianggap inkonsistensi dalam mengambil kebijakan. Baik saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta maupun saat jadi presiden.
- 5 Tahun Anies Baswedan Pimpin Jakarta, Genangan Surut Lebih Cepat dan Titik Banjir Berkurang
- Puluhan RT di Jakarta Terendam Banjir Akibat Luapan Kali Ciliwung
- Jalur Kedunggedeh-Lemah Abang Selesai Diperbaiki, Lalu Lintas Kereta Kembali Normal
Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas menyebut inkonsistensi pertama Jokowi ditunjukkan saat penanganan banjir Jakarta hingga mobil murah.
Terkait penanganan banjir, Jokowi kala masih menjabat sebagai gubernur DKI menyebut akan lebih mudah mengatasi bila menjabat sebagai Presiden RI. Kemudian inkonsistensi kembali ditunjukkan Jokowi berkenaan mobil murah. Namun kemudian Jokowi sempat menolak kebijakan Low Cost Green Car (LCGC).
"Waktu itu Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa, 'yang kita perlukan bukan mobil murah, tapi transportasi murah'," ujar Darmaningtyas dalam diskusi virtual bertajuk 'Apa Kata Konsumen Tentang Gratis Pajak Mobil Baru?' yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Minggu sore (21/2).
Saat jadi gubernur, Jokowi bahkan sempat berkirim surat kepada Wakil Presiden saat itu, Boediono untuk menolak kebijakan LCGC karena dinilai akan memperparah kemacetan di Jakarta.
"Saat ini beliau sebetulnya bisa mengimplementasikan apa yang beliau kritik saat itu (menolak mobil murah), (tapi) justru beliau jalani saat ini. Artinya, orang yang sama 7 tahun lalu mengkritik kebijakan, sekarang malah menjalaninya," jelas Darmaningtyas.
Menurut Darmaningtyas, kebijakan penghapusan sampai dengan diskon 25 persen pajak mobil baru akan mengulang persoalan yang dihadapi pada saat pelaksanaan LCGC waktu itu.
"Sebetulnya yang diperlukan adalah relaksasi untuk angkutan umum, terutama di pedesaan. Kenapa? Karena produksi di pedesaan seringkali terhambat oleh pasar, terutama terhambatnya distribusi karena terbatasnya transportasi," jelas Darmaningtyas.
Oleh karenanya, ia menilai kebijakan gratis pajak untuk mobil baru yang akan diberlakukan bulan depan dinilai tak tepat.
"Dan tentu karena pemerintah sudah bertekad akan menjadi raja kendaraan listrik di Indonesia. Semestinya yang harus dikembangkan itu adalah mobil listriknya," pungkasnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
- Apakah Prabowo Bakal Disetir Jokowi Jika Jadi Presiden?
