Jika Jokowi Diam Moeldoko Rebut Demokrat Sama Saja Pemerintah Terlibat "Kudeta"

Panggung yang disiapkan sekelompok orang di Hotel The Hill SIbolangit/Net
Panggung yang disiapkan sekelompok orang di Hotel The Hill SIbolangit/Net

Adanya gerakan pengambilihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diduga melibatkan Moeldoko dan beberapa kader Demokrat, seharusnya membuat Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas. 


"Jika upaya Moeldoko sedemikian terbukanya, mestinya Presiden mengambil langkah tegas dengan membebaskan Moeldoko dari KSP," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/3). 

Analisa Dedi, jika ternyata Jokowi melakukan pembiaran maka sama halnya dugaan ada campur tangan Istana untuk menganggu kepemimpinan di Partai berlogo bintang Mercy itu adalah desain dari pemerintahan Jokowi. 

Padahal Dedi meyakini, andaikan mantan Panglima TNI itu berhasil menduduki Partai Demokrat, tiket calon presiden (Capres) belum tentu otomatis akan didapatkan dengan mulus dengan menguasai Demokrat.

"Karena, jika Presiden diam maka publik akan mengaitkan sabotase pada Demokrat dilakukan oleh pemerintah. Jika upaya Moeldoko berhasil, sebenarnya tidak lantas potensi pencapresan itu ada," lanjut Dedi. 

Sejak Kamis malam tersiar kabar ada kegiatan oknum kader dan beberapa nama yang sudah dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono mengadakan gerakan yang mereka sebut kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. 

Rencananya dalam agenda tersebut dihadiri oleh Moeldoko dan beberapa pendiri Partai Demokrat. 

Bahkan sesaat setelah Kepala Bapilu Demokrat, Andi Arief mengungkap acara tersebut di Twitter, seketika akun tersebut dibajak oleh pihak tertentu.