Isu adanya permintaan jabatan yang dibalut lobi fatwa vaksin AstraZeneca membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) berang.
- Hasil Investigasi MUI Kabupaten Probolinggo Soal Kyai Hamili Santrinya, Terungkap
- IDF MUI Gandeng Baznas Salurkan Dana Sedekah Konsumen Alfamidi
- BPKH dan MUI Luncurkan Buku Saku HAJI
Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas bahkan menantang pihak-pihak yang menuding adanya transaksi jabatan untuk membuktikannya.
"Tolong kasih namanya sama saya. Biar saya bawa ke dalam rapat dengan pimpinan hari Selasa. Karena bagi saya itu pelanggaran kode etik, kalau benar terjadi," kata Anwar Abbas seperti ditulis Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (21/3).
Ia menegaskan tak akan menolerir anggota yang menyalahgunakan jabatan di MUI untuk mengambil keuntungan pribadi. Di sisi lain, sejauh ini ia belum mendengar ada anggota yang meminta-minta jabatan seperti yang dituduhkan, apalagi jabatan komisaris di BUMN.
"Seandainya ada oknum yang menjual hal itu untuk mengambil kesempatan menjadi komisaris di perusahaan, itu mencerminkan akhlak yang tidak baik dan itu merusak nama MUI," lanjut Anwar Abbas yang juga Ketua PP Muhammadiyah ini.
Terpisah, Ketua Komisi Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh memastikan akan terus mendorong upaya pemerintah mempercepat program vaksinasi demi mewujudkan herd immunity.
"Insya Allah MUI tidak terpengaruh oleh isu-isu yang bisa merusak konsentrasi menyukseskan program vaksinasi ini. Vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah, karenanya umat Islam harus berpartisipasi," demikian Asrorun kepada Kantor Berita Politik RMOL.
- Hasil Investigasi MUI Kabupaten Probolinggo Soal Kyai Hamili Santrinya, Terungkap
- IDF MUI Gandeng Baznas Salurkan Dana Sedekah Konsumen Alfamidi
- BPKH dan MUI Luncurkan Buku Saku HAJI
