Mantan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos), Adi Wahyono mengungkap adanya jatah kuota bansos tahap komunitas yang dikoordinir Kantor Staf Presiden (KSP).
- Mensos Risma Tegaskan Tidak Terlibat Korupsi, Penyaluran Bansos Ikuti Arahan Presiden
- Diduga Terlibat Korupsi Bansos, KPK Diminta Tangkap Dua Politisi PDIP
- KPK Masih Menyelidiki Dugaan Kerugian Negara Korupsi Bansos Juliari Batubara
Hal itu disampaikan Adi selaku terdakwa perkara suap bansos saat menjadi saksi untuk terdakwa Juliari Peter Batubara selaku mantan Menteri Sosial, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (31/5).
Di awal persidangan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami perkenalan saksi Adi dengan seseorang yang bernama Rosehan Ansyari alias Reihan.
Adi pun mengaku bahwa Reihan merupakan anak buahnya di Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos.
Selain itu, Jaksa juga mendalami perkenalan saksi Adi dengan seseorang yang bernama Sonny Manalu. Adi mengaku kenal dengan Sonny yang merupakan Staf Ahli Juliari saat menjabat sebagai Menteri Sosial.
Selanjutnya, Jaksa mendalami keterangan Adi soal adanya komunikasi antara Adi dengan Reihan terkait pembagian bansos komunitas yang terjadi pada 27 Oktober 2020.
"Inti pembicaraannya apa?" tanya Jaksa kepada saksi Adi.
"Intinya beliau itu kan dapat banyak permintaan sembako komunitas yang menurut saya itu dari KSP pak, Kantor Staf Presiden. Karena kan banyak permintaan, sementara Reihan itu orang yang bertugas untuk mendistribusikan bantuan-bantuan ke komunitas itu. Dia ikut karena pegang data masuk, terus ada permintaan, terus dikasihkan," ujar Adi.
Reihan sendiri kata Adi, memiliki tugas untuk mengkoordinir organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta bansos. Jaksa pun mempertanyakan komunitas apa yang meminta atau menerima bansos tahap komunitas tersebut.
"Yang di KSP itu kan ada komunitas yang melalui KSP, terus KSP bersurat lah ke Kemensos. Yang jadi PIC antara KSP dengan Kemensos itu Pak Sonny Manalu, karena pak Sonny perwakilan Kemensos yang sering rapat di KSP," kata Adi.
Mendengar jawaban Adi, Hakim Ketua, Muhammad Damis mempertegas upaya pendalaman oleh hakim terkait keterlibatan Juliari dalam pengadaan bansos tahap komunitas ini.
"Apakah saudara mengetahui bahwa pada paket sembako komunitas itu ada vendor atau penyedia yang direkomendasikan oleh terdakwa? Silakan saudara lihat datanya, saya akan usut satu-satu," tegas Hakim Ketua Damis.
Hakim Ketua Damis selanjutnya menyebutkan nama-nama perusahaan atau vendor yang mendapatkan jatah kuota bansos paket komunitas tersebut.
"Apakah saudara mengenal atau tau tentang PT Wira Cipta Perkasa?" tanya Hakim Ketua dan Adi mengaku tau.
PT Wira Cipta Perkasa, kata Adi, merupakan perusahaan rekomendasi dari Eki yang mendapatkan kuota sebanyak 100 ribu paket bansos. Selain itu, PT Tridiaksi, lanjut Adi, merupakan rekomendasi dari Juliari yang mendapatkan kuota sebanyak 50 ribu paket sembako.
Sementara PT Yel Komuniaktif merupakan rekomendasi dari Ishak Sawo selaku Direktur PSKB. Lalu PT Bintang Selatan Makmur merupakan rekomendasi dari Juliari yang mendapatkan kuota sebanyak 50 ribu paket sembako.
Hakim Ketua Damis pun mempertanyakan pengetahuan Adi, bahwa ada di antara perusahaan-perusahaan tersebut yang merupakan rekomendasi dari Juliari.
"Saya ditelfon beliau (Juliari) pak," pungkas Adi seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Mensos Risma Tegaskan Tidak Terlibat Korupsi, Penyaluran Bansos Ikuti Arahan Presiden
- Diduga Terlibat Korupsi Bansos, KPK Diminta Tangkap Dua Politisi PDIP
- KPK Masih Menyelidiki Dugaan Kerugian Negara Korupsi Bansos Juliari Batubara
