korupsi bansos

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi menyaluran bansos. 

Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (Himmah) melaporkan dua kader PDI Perjuangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020.

Meskipun sudah mengembalikan uang pengganti senilai Rp 14,5 miliar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih melakukan penyelidikan dugaan kerugian negara kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara dugaan suap bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) tidak percaya dengan pernyataan salah satu saksi. 

Salah satu vendor pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 2020 di Kementerian Sosial (Kemensos) ternyata ada yang tidak dimintakan fee komitmen maupun fee operasional. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menetapkan tersangka baru dalam perkara korupsi bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos).

Mantan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos), Adi Wahyono mengungkap adanya jatah kuota bansos tahap komunitas yang dikoordinir Kantor Staf Presiden (KSP). 

Selvy Nurbaity, Sekretaris Pribadi (Sespri) Juliari Peter Batubara saat menjabat sebagai Menteri Sosial, menerima goodie bag berisi uang dari terdakwa Matheus Joko Santoso.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bantuan sosial (Bansos).

Terkait data ganda penerima bansos Covid-19 yang mencapai 21 juta data yang disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga kini Komisi VIII DPR RI belum mendapatkan laporan resminya.

Saat ini sudah ada oknum Kementerian Sosial (Kemensos) yang diberikan sanksi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait bantuan sosial (Bansos). 

Menteri Sosial, Tri Rismaharini melaporkan pihaknya telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bantuan sosial (bansos).

Pemanggilan Effendi Gazali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu terkait dua skandal korupsi besar membuat koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi gusar. 

Saksi kasus suap bantuan sosial (Bansos) Effendi Gazali masih meyakini ada penyelundup yang tengah berusaha membunuh karakter dirinya dengan mengaitkan sejumlah kasus hukum di KPK. Penyelundup yang dimaksud berkaitan dengan kasus suap benih lobster (benur).

Permintaan pakar komunikasi politik Effendi Gazali untuk membongkar seluruh data vendor bantuan sosial (bansos) Covid-19 berikut para pemberi rekomendasi ditolak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).