Prihatin Kasus Covid-19 Meningkat, Forum Pemred Ajukan Sejumlah Usulan

Untuk itu Forum Pemred pun telah membentuk tim khusus untuk menelaah dan mengkaji perkembangan Covid-19 yang terjadi di tanah air belakangan ini.

Hasil kajian pun menunjukkan bahwa kenaikan kasus positif Covid-19 masih tidak terkendali. Sejak 24 Juni 2021 pertambahan kasus positif per hari mencapai di atas 20.000 orang. Sementara dalam kurun waktu yang sama, tingkat kematian akibat Covid-19 juga makin tinggi.

Akan tetapi, kenaikan angka positif Covid-19 ini tidak diimbangi dengan kesiapan Rumah Sakit (RS) dan fasilitas layanan kesehatan, serta jumlah tenaga kesehatan (dokter dan perawat) yang memadai.

Akibatnya banyak RS penuh dengan pasien Covid-19. Membanjirnya pasien membuat RS terpaksa menyiapkan bed-bed di selasar, bahkan mendirikan tenda-tenda darurat. Banyak pasien yang tidak tertampung di RS, akhirnya melakukan isolasi mandiri.

Kondisi ini membuat panik masyarakat yang terpapar Covid-19 maupun keluarganya. Kondisi diperparah dengan sulitnya mencari oksigen dan obat-obatan, karena suplai sangat kurang.

Di sisi lain anjuran isolasi mandiri juga tidak didukung dengan dukungan distribusi obat, peralatan kesehatan, dan konsultasi dokter jarak jauh yang memadai.

Selain itu, kemunculan varian Delta yang tingkat penularannya 6 kali lipat lebih tinggi menyebabkan jumlah orang yang tertular Covid-19 semakin banyak. Tidak hanya di kota-kota, tapi juga sudah masuk ke desa-desa.

Banyak daerah yang tidak siap mengantisipasi hal ini, sehingga penularan di daerah tersebut tak bisa dikendalikan. RS tidak mampu menampung pasien, akhirnya banyak orang yang mengalami gejala Covid-19 tidak tertangani dengan baik.

Hasil kajian juga menyebutkan ada banyak warga di desa-desa di wilayah pelosok yang masuk zona merah tidak menjalani tes PCR, melakukan isolasi mandiri seadanya, sehingga tidak terdata. Tidak ada pengawasan dalam isolasi mandiri mereka, bahkan orang yang positif Covid-19 masih tetap berkeliaran, sehingga penularan makin bertambah. Banyak Puskesmas dan aparat desa yang juga tidak siap.

Kondisi ini diperparah oleh program vaksinasi yang masih belum masif, karena stok vaksin yang terbatas dan distribusi ke daerah yang belum merata.

Sementara masyarakat pun sudah jenuh dan makin abai dengan protokol kesehatan 3 M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Tingkat kepatuhan pemakaian masker oleh warga menurun.

Situasi ini "didukung" oleh pengawasan dan penegakan hukum terhadap prokes yang tidak tegas, terutama terjadi di desa-desa. Interaksi orang dan mobilisasi orang dari dalam kota maupun luar kota juga masih tinggi, meski saat ini sudah diberlakukan aturan 75% WFH.

Melihat kajian-kajian tersebut dan sejalan dengan wacana pemerintah melakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Forum Pemred meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan sejumlah hal yang dinilai bisa membantu upaya menekan penyebaran hingga ke titik paling rendah.

Usulan ini disampaikan melalui keterangan pers yang ditandatangani Ketua  Forum Pemred, Kemal Gani, dan Sekretaris Arifin Asydhad, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (1/7).

Dimulai dengan membatasi pergerakan dan interaksi orang, baik di dalam maupun antarkota dengan lebih signifikan. Usulan pemberlakuan WFH 100 persen, mempersingkat jam buka mall dan pusat perbelanjaan hingga pukul 17.00 WIB, dine in atau makan di tempat tidak diperbolehkan.

Kemudian pengetatan transportasi antarkota, larangan beribadah di tempat ibadah, membatasi jumlah kerumunan orang yang sangat minimal. Semuanya upaya ini dilakukan selama dua minggu dan layak diimplementasikan untuk memangkas rantai penularan Covid-19 secara drastis.

Namun, sebelum mengimplementasikan hal tersebut, dampak-dampak ekonomi dan sosial akibat pemberlakuan ini harus diantisipasi sebaik mungkin oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam pengetatan mobilisasi dan interaksi orang, sebaiknya presiden yang langsung memimpin keadaan darurat ini, agar instruksi dari pemerintah pusat segera dijalankan hingga pemerintahan terkecil (desa/kelurahan, RW, dan RT).

Semua elemen pemerintah bergerak fokus menangani penurunan laju penularan dan penanganan Covid-19 ini dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat, termasuk dalam implementasi pembatasan mobilisasi dan interaksi orang, mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes/3M), melakukan 3T (tracing, testing, treatment), dan vaksinasi.

Forum Pemredn juga mengusulkan ada terobosan yang lebih signifikan dalam pelaksanaan vaksinasi, agar target 1-2 juta per hari vaksinasi bisa dilakukan.

Masyarakat perlu mendapatkan informasi dan edukasi vaksin dengan lebih baik, agar tidak terprovokasi masuk ke kelompok antivaksin. Masyarakat juga harus memperoleh kemudahan dalam mendaftarkan diri dan mendapatkan jadwal vaksinasi. Distribusi vaksin harus segera dilakukan lebih merata ke daerah-daerah, terutama ke daerah-daerah yang berada di zona merah.

Begitu pula dengan pelaksanaan tracing, testing, dan treatment (3T), harus digalakkan lebih massal. PNS maupun relawan-relawan bisa dimobilisasi sebagai tenaga tracer. Sebab, bila hanya melibatkan tenaga kesehatan maupun TNI/Polri, maka tracing tidak akan bisa maksimal.

Testing juga perlu diperbanyak, apalagi di desa-desa di zona merah, banyak masyarakat yang menolak diuji swab dan memilih untuk tidak mengaku bila mengalami gejala Covid-19.

Pelaksanaan protokol kesehatan dengan melakukan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M) juga perlu diperketat. Perlu ada penegakan hukum yang tegas terhadap para pelanggar. Sosialisasi dan edukasi juga terus digalakkan dengan masif hingga ke tingkat akar rumput.

Pemerintah perlu juga melakukan politik anggaran dengan memperbesar anggaran di hulu. Seperti anggaran untuk sosialisasi dan edukasi, anggaran untuk membagi masker secara gratis, ketersediaan obat dan peralatan pengobatan di Puskesmas, dukungan yang baik untuk mereka yang melakukan isolasi mandiri, dan sebagainya.

Kampanye kelompok yang tidak percaya dengan adanya Covid-19 dan antivaksin harus dilawan bersama-sama, termasuk oleh media.

Selanjutnya, untuk penanganan Covid-19 dalam masa darurat ini, pemerintah perlu cari terobosan dalam mencari, memperoleh, memproduksi, dan mendistribusikan obat-obatan yang bisa membantu penanganan Covid-19.

Bahkan bila perlu digratiskan kepada masyarakat yang menjalani isolasi mandiri. Karena saat ini, masyarakat kesulitan mendapatkan obat-obatan secara mandiri, secara suplai obat memang terbatas untuk daerah tertentu.

Termasuk bisa menyediakan tabung oksigen untuk didistribusikan ke masyarakat yang positif Covid-19 yang rentan dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah.

Pemerintah, usulan Forum Pemred, sebaiknya memfokuskan anggaran sebesar-sebesarnya dalam penanganan Covid-19 ini sampai tren pertumbuhan kasus positif lebih terkendali.

Anggaran untuk proyek atau bidang yang kurang prioritas bisa dialihkan dalam penanganan pandemi ini secara masif, agar tren pertumbuhan positif Covid-19 bisa segera turun dan tingkat kematian bisa ditekan.

Terakhir, Pemerintah diingatkan untuk mengantisipasi lonjakan atau kemunculan gelombang Covid-19 yang lain, karena virus ini terus bermutasi.

Caranya dengan menyiapkan sebanyak mungkin fasilitas layanan kesehatan darurat hingga di desa-desa lengkap dengan tenaga kesehatannya.

Dengan demikian, bila lonjakan Covid-19 terjadi lagi di kemudian hari, penanganan pasien di RS atau fasilitas layanan kesehatan bisa berlangsung dengan lebih baik dan tidak membuat panik.